Pangkalpinang (ANTARA) - Pada awal Februari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi telah merilis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Januari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,23% (yoy).
Kondisi ini utamanya disebabkan oleh penurunan pada tarif dasar listrik sebagai dampak kebijakan Pemerintah untuk memberikan diskon sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya sampai 2.200 VA yang berlaku selama bulan Januari dan Februari 2025.
Meskipun secara umum mengalami deflasi, namun jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluarannya diketahui bahwa Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 3,35% (yoy) dengan andil inflasi mencapai 1,23%.
Kondisi ini menahan tekanan deflasi yang semakin dalam. Jika dilihat lebih lanjut, komoditas minyak goreng, beras, daging ayam ras, berbagai jenis ikan dan telur ayam ras memberikan andil terhadap inflasi.
Namun, sebelum membahas lebih lanjut, hal pertama yang harus dilakukan yaitu memahami apa itu inflasi. Secara teori, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali kenaikannya meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Sementara itu, kebalikan dari inflasi disebut deflasi.
Berdasarkan disagregasinya, inflasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu inflasi inti yang cenderung stabil, inflasi komponen harga yang diatur oleh Pemerintah yang dominan dipengaruhi oleh shocks berupa kebijakan harga Pemerintah misalnya harga BBM bersubsidi dan inflasi komponen bergejolak (volatile food) yang dominan dipengaruhi oleh shocks dalam kelompok bahan makanan gagal panen, gangguan alam atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional dan gangguan terhadap distribusi bahan pangan termasuk ke dalam inflasi komponen bergejolak (volatile food).
Secara sederhana, pada saat periode tertentu khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), masyarakat cenderung akan membeli bahan pangan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan kebutuhannya.
Sementara, peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang cukup yang dapat dipenuhi melalui peningkatan produksi. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketersediaan stok menjadi terbatas di pasar sehingga berdampak terhadap kenaikan harga.
Selanjutnya, ketersediaan stok juga dapat dipenuhi dari sisi kelancaran distribusi, apabila terjadi gangguan terhadap distribusi barang ke suatu daerah tertentu juga akan berdampak terhadap kenaikan harga.
Pengendalian Inflasi oleh TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)
Inflasi perlu dijaga pada rentang yang rendah dan stabil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa pembentuk inflasi tidak hanya bersumber dari satu kelompok saja. Ada inflasi inti yang cenderung stabil dan inflasi komponen harga yang diatur oleh Pemerintah seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan dan sejenisnya yang berada di luar dari kewenangan TPID.
Oleh karena itu, agar tidak memberikan tekanan yang lebih dalam terhadap inflasi, maka bahan pangan yang merupakan kelompok komponen bergejolak perlu dikendalikan oleh TPID. Adapun upaya tersebut dilakukan melalui strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Pertama, Keterjangkauan Harga, TPID melalui program GNPIP berupaya agar harga bahan pangan yang dijual di pasar berada dalam kisaran harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat yang dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Upaya menjaga keterjangkauan harga tersebut dilakukan dengan melakukan kegiatan inspeksi mendadak yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah, melakukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), melakukan kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM), Pasar Tani dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Kedua, Ketersediaan Pasokan, TPID turut mendorong peningkatan produktivitas pangan khususnya yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi, termasuk penguatan terhadap kapasitas dan kelembagaan petani dan hilirisasi pangan. Selanjutnya, KAD, OPM, GPM dan Pasar Tani juga turut memberikan andil terhadap ketersediaan pasokan.
Ketiga, Kelancaran Distribusi, juga turut memberikan andil terhadap inflasi dalam hal terjadinya gangguan terhadap distribusi barang. Oleh karena itu, TPID sangat concern terhadap kelancaran distribusi termasuk memfasilitasi distribusi ongkos angkut barang khususnya pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) agar barang yang dijual tidak mengalami kenaikan harga.
Keempat, Komunikasi Efektif, hal ini juga menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi melalui pengelolaan ekspektasi masyarakat agar tidak panic buying. Sejalan dengan hal tersebut, TPID secara rutin mengkomunikasikan ketersediaan barang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak perlu membeli barang dalam jumlah yang banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain, penguatan sinergi dengan TPIP maupun antar TPID juga terus dilakukan untuk membangun komunikasi efektif.
Sejalan dengan hal tersebut, TPID di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus berupaya menjaga inflasi pada rentang yang rendah dan stabil sesuai dengan target nasional yakni pada kisaran 2,5±1%, menjaga inflasi harga bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0% dan memperkuat program pengendalian inflasi daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
*) Penulis adalah Seksi Kehumasan KPwBI Babel
