Jakarta (ANTARA) - Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda memerintahkan seluruh jajaran Bawaslu untuk tidak boleh mengosongkan kantor meskipun ada instruksi pemerintah terkait work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja.
Hal itu disampaikan Herwyn saat menutup kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Pengawas Pemilu Ad Hoc Pada Pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024 di Jambi, Selasa (25/2).
Adapun aturan WFA tersebut dibuat untuk menyesuaikan kebijakan efisiensi dari pemerintah. "Walaupun bekerja dari mana saja, kantor Bawaslu tidak boleh kosong. Harus tetap ada jajaran staf dan pimpinan di kantor," kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan seluruh jajaran harus siaga di kantor sebagai langkah antisipasi jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait data hasil pengawasan pemilu ataupun pemilihan.
Sebab, data hasil pengawasan pemilu dan pemilihan dari Bawaslu dibutuhkan oleh mahasiswa dan akademisi untuk melakukan penelitian dan kajian.
Menurut dia, jajaran yang di kantor harus bisa melayani keperluan masyarakat dengan baik, juga secara internal melakukan kegiatan penguatan kapasitas serta melakukan pendidikan pemilih, melakukan kajian kepemiluan dan pengawasan pemilu dalam konteks meningkatkan pengawasan partisipatif pada pemilu berikutnya.
"Jika tidak ada orang yang siaga di kantor, dikhawatirkan bisa jadi masalah. Ini yang harus dihindari. Tunjukkan eksistensi Bawaslu walaupun tidak ada tahapan, tetap melakukan kerja melakukan berbagai kegiatan penguatan kapasitas dan kajian," ujarnya.
Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu telah melakukan kajian terkait Pemilu dan Pemilihan 2024. Penelitian dibagi dalam lima kluster, yakni pertama, evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, dan kedua, proyeksi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024.
Selanjutnya ketiga, kajian perspektif manajemen risiko pemilu serentak 2024, lalu keempat, manajemen risiko pemilihan serentak 2024, serta kelima, persiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024.
