Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Pol. Mathinus Hukom menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan melemahkan BNN dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
"Efisiensi anggaran ini tidak membuat kami menjadi lemah memberantas narkoba ini," kata Komjen Pol. Mathinus Hukom saat meninjau implementasi Program Integrasi Kurikulum Anti-Narkoba (IKAN) di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang, Kamis.
Komjen Pol. Mathinus mengatakan bahwa kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi anggaran memiliki tujuan yang mulia karena banyak anggaran yang terbuang percuma. Hal ini mengingat ada program atau kegiatan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bisa disatukan.
Misalnya, pembinaan keluarga, UMKM, dan masing-masing kementerian memiliki program pembinaan meningkatkan UMKM dan kesejahteraan masyarakat.
"Satu target didekati dengan berbagai mata anggaran dalam satu lingkungan, itu tidak efisien," ucapnya.
Dalam pemberantasan narkoba, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan perekonomian dan moralitas masyarakat. Selain itu, agar warga miskin ini tidak lagi dimanfaatkan oleh bandar-bandar narkoba untuk edarkan barang haram tersebut.
Baca juga: BNN - dinas pendidikan se-Indonesia berkolaborasi berantas narkoba
Baca juga: BNN petakan pintu masuk narkoba jaringan internasional
Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, kata dia, bagaimana masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk lebih bersinergi untuk menuntaskan masyarakat dari kemiskinan, ketahanan moral, dan lainnya secara bersama-sama.
"Ini dikeroyok bersama-sama, bagaimana pendekatan-pendekatan kesejahteraan secara komprehensif dan bagaimana pendekatan-pendekatan pendidikan dengan muatan-muatan pendidikan komprehensif, dan ini harus dilakukan," katanya.
Menurut dia, selama ini mungkin semua pihak bekerja sendiri-sendiri dalam mencegah dan memberantas narkoba maupun meningkatkan kesejahteraan serta pendidikan masyarakat.
Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, dia berharap dapat membangun sinergitas dan tim yang solid, lalu mendekati bersama-sama dan perspektif.
"Kelemahannya di mana? Apakah kelemahan pendekatan pada pembangunan moral atau fisik, serta pengetahuan," katanya.
Dengan adanya pemetaan ini, menurut dia, akan diketahui masalahnya di mana. Tanpa pemetaan diibaratkan buang garam dalam laut karena tidak mengerti permasalahannya.
Oleh karena itu, Komjen Pol. Mathinus meminta seluruh kepala BNN provinsi, kabupaten, dan kota untuk sering-sering berkoordinasi dan mendiskusikan dengan mengarahkan pembangunan itu pada masalah.
"Jangan mengarahkan pembangunan ke sana, sementara problemnya di sini, tentunya tidak akan ketemu," katanya.
Baca juga: BNN: Indonesia "dibanjiri" narkoba dari luar negeri
Baca juga: BNN RI jadikan "IKAN" sebagai buku saku bagi siswa perangi narkoba
