Koba, Babel, (ANTARA) - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman menggelar rapat koordinasi bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), membahas tiga program strategis.
"Ada tiga program penting yang kita bahas dalam rapat koordinasi tersebut dan butuh komitmen bersama untuk menjalankannya," kata Algafy di Koba, Rabu.
Ia menjelaskan tiga program strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah terkait Kebijakan non ASN, kemudian pembahasan tentang perkembangan efisiensi anggaran dan membahas tindak lanjut dari hasil pemeriksaan internal BPK.
"Ada tiga pembahasan utama yang kita fokuskan dalam kegiatan rapat tadi yaitu bagaimana kita mengambil keputusan terkait kebijakan dan juga langkah-langkah solutif apa yang bisa dijalankan terkait beberapa permasalahan yang kita hadapi," kata Algafry.
Terkait kebijakan Non ASN, Algafry mengatakan bahwa Pemkab Bangka Tengah akan menjalankan instruksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan tetap pada koridor yang tidak bertentangan dengan aturan.
"Selama tidak melanggar aturan, kita tetap akan mengakomodir non ASN. Kemudian nanti jika sudah ada aturan terkait hal tersebut, kita akan membuat kebijakan-kebijakan solutif," ujarnya.
Algafry juga menjelaskan, efisiensi anggaran yang diterapkan di Pemkab Bangka Tengah akan terus dilihat perkembangannya secara berkala agar tidak menimbulkan kendala yang dapat menghambat roda pemerintahan.
"Untuk efisiensi anggaran, saya sampaikan kepada seluruh kepala OPD agar dapat diikuti ketentuan efisiensinya. Selain itu, kami instruksikan agar pelaporan efisiensi anggaran dapat disampaikan agar kita semua bisa memantau penggunaannya," ujarnya.
Jangan sampai ada kegiatan yang penting untuk masyarakat tetapi jadi terhambat karena kekurangan anggaran.
"Untuk itu, kami upayakan agar koordinasi dan keterbukaan dalam penyampaian laporan perkembangan efisiensi anggaran berjalan dengan baik," kata Algafry.
Dalam rakor tersebut, Algafry juga membahas beberapa hal dan menanggapi hasil pemeriksaan interim oleh BPK di lingkungan Pemkab Bangka Tengah.
"Apa yang menjadi catatan dari BPK tentu kita sikapi dengan serius untuk menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan," ujarnya.
Algafry mengatakan sudah menerima hasil pemeriksaan dari BPK dan pada prinsipnya memang ada temuan administratif yang memiliki beberapa kekurangan.
"Hal ini kita bahas tadi dan kita sepakati bersama dengan OPD, temuan agar segera diselesaikan dan dilengkapi kekurangannya dan dapat dipantau oleh pimpinan," ujarnya.
