Tanjungpandan, Belitung (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Vina Cristyn Ferani
mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 Bupati Belitung Djoni Alamsyah dan Wakil Bupati Belitung Syamsir harus mencerminkan aspirasi masyarakat luas.
"RPJMD bukan hanya mencerminkan visi dan misi dari kepala daerah saja akan tetapi harus mencerminkan aspirasi masyarakat luas," katanya di Tanjungpandan, Rabu.
Menurut dia, DPRD Belitung terus menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan harapan dari konstituen yang tersebar di empat daerah pemilihan diwakili oleh 25 anggota DPRD Belitung.
"Hal ini untuk memastikan agar program RPJMD berorientasi pada pemerataan dan juga keadilan sosial," ujarnya.
Disampaikan, selain itu, DPRD Belitung juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2030, baik dalam fungsi pengawasan anggaran, kinerja program, dan kebijakan.
"Jika terdapat penyimpangan dan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan perencanaannya maka DPRD Belitung akan meminta klarifikasi serta memberikan rekomendasi guna memastikan RPJMD berjalan dengan baik," katanya.
Vina juga mengingatkan agar program RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2030 dapat disinkronkan dengan kebijakan nasional dan provinsi sehingga sejalan dengan RPJMN dan juga RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung demi integrasi pembangunan yang luas.
"Melalui penyusunan RPJMD ini kami berharap agar perencanaan ini tidak hanya menjadi pedoman formal tapi benar-benar menjadi acuan strategis yang mampu mengarahkan seluruh proses pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan," ujarnya.
Vina menambahkan, RPJMD diharapakan dapat menjawab berbagai tantangan daerah, memperkuat daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung secara merata.
"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dan berperan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan kolaborasi dan kerja sama kami yakin visi dan misi pembangunan dapat kita wujudkan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan," katanya.
