Gubernur Babel: LKPJ bukan sekedar laporan tapi bukti kerja nyata

Pangkalpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani memyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, sebagai wujud nyata pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat di daerah itu.

“LKPJ ini bukan sekadar laporan, tetapi bukti kerja nyata dan memastikan masyarakat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” kata Hidayat Arsani saat menyampaikan LKPJ dalam Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Jumat.

Ia menyatakan sejak dilantik pada 17 April 2025, dirinya bersama jajaran Pemprov Kepulauan Babel berhasil menorehkan capaian signifikan dalam waktu relatif singkat. Sebanyak 26 penghargaan tingkat nasional berhasil diraih, yang dapat menjadi indikator kuat atas kinerja, inovasi, dan arah pembangunan yang tepat.

Di bidang tata kelola pemerintahan, kata dia, Provinsi Kepulauan Babel mencatat prestasi membanggakan dengan meraih predikat terbaik dalam pencegahan korupsi dari KPK RI, serta capaian reformasi birokrasi dengan skor tinggi 84,37.

Sementara pada sektor pelayanan publik, penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik dari Kementerian Dalam Negeri menegaskan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Transformasi digital juga menjadi sorotan. Babel sukses menembus tiga besar nasional Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, sekaligus menjadi salah satu provinsi yang telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota, langkah strategis dalam memperkuat keamanan dan ketahanan digital daerah," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Arsani, capaian sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi turut menunjukkan tren positif. Predikat Provinsi Layak Anak, keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di seluruh wilayah, hingga apresiasi atas pertumbuhan ekonomi nonpertambangan menjadi bukti pembangunan yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat menjadi kunci utama,” ungkapnya.

Arsani menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif untuk menjawab dinamika pembangunan ke depan.

“Kami percaya, kolaborasi yang kuat adalah kunci untuk menghadirkan solusi dan menjawab tantangan pembangunan,” ujarnya.