Bupati Belitung sampaikan LKPJ tahun 2025

Belitung (ANTARA) - Bupati Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Tahun 2025 dalam sidang paripurna DPRD setempat.

‎"LKPJ ini adalah wujud pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran," katanya di Tanjungpandan, Senin.

‎Ia mengatakan, selain itu, penyampaian LKPJ ini sekaligus menjadi sarana evaluasi ‎bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pemerintahan.

‎Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Belitung berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

‎"Kami terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih adaptif, efektif, dan efisien, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance," ujarnya.

‎Djoni Alamsyah menjelaskan, ruang lingkup LKPJ Tahun Anggaran 2025 meliputi penjelasan perubahan APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan capaian pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

‎"Laporan ini memuat capaian program dan kegiatan, tantangan yang dihadapi, langkah-langkah strategis yang ditempuh, kebijakan prioritas beserta implementasinya, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya, maka dari itu LKPJ adalah instrumen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan," katanya.

‎Bupati menekankan, kemajuan suatu daerah bukan semata soal banyaknya program yang dijalankan, bukan hanya besar kecilnya anggaran yang dimiliki.

‎"Namun yang paling menentukan adalah soal integritas," ujarnya.

‎Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, lanjut Djoni Alamsyah, adalah memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat, memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik, dan memastikan kepercayaan masyarakat tumbuh dan menjadi pondasi utama kemajuan daerah yang berkelanjutan.

‎"Melalui LKPJ ini kami tidak sekadar menyampaikan capaian kinerja. Kami menegaskan komitmen kuat untuk menjaga kepercayaan publik, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab," katanya.