BPJS Kesehatan-Pemkab Bangka perkuat sinergi lindungi pekerja

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pangkalpinang bersama Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat sinergi untuk memberikan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada para pekerja di daerah itu.

"Kerja sama ini sebagai salah satu upaya kita dalam perluasan cakupan kepesertaan dan meningkatkan jumlah peserta aktif dalam program JKN," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Aswalmi Gusmita di Pangkalpinang, Rabu.

Untuk menguatkan kerja sama tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang telah melaksanakan penandatanganan kerja sama strategis dengan Pemkab Bangka dan Forum CSR Kabupaten Bangka terkait program Sinergi Rekrutmen Reaktivasi Peserta JKN (Srikandi).

Menurut dia, kerja sama itu menjadi momentum penting dalam komitmen bersama antarinstansi dan mitra strategis untuk memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan program JKN.

Program Srikandi merupakan inovasi yang diinisiasi BPJS Kesehatan dalam menjembatani sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, terutama badan usaha, untuk bersama-sama mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.

Program ini difokuskan pada segmentasi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan dukungan pendanaan dari pihak ketiga, seperti perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR.

"Kolaborasi ini bukan hanya sekadar administrasi kerja sama, tapi merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa masyarakat kita tidak terhambat dalam mendapatkan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan status kepesertaan. Melalui program Srikandi, kita mengajak dunia usaha untuk ikut andil dalam upaya sosial yang berdampak luas," katanya.

Untuk saat ini, katanya, memang baru satu perusahaan yang bergabung yaitu PT Payung Mitra Jaya Mandiri yang menanggung iuran kepesertaan jaminan 30 jiwa.

Menurut dia, tantangan utama dalam penyelenggaraan JKN tidak hanya pada aspek pendaftaran peserta baru, tetapi juga bagaimana mengaktifkan kembali peserta yang sudah tidak aktif karena berbagai faktor, salah satunya keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan data per April 2025, masih terdapat peserta JKN non-aktif di wilayah Kabupaten Bangka yang perlu segera dilakukan pendekatan agar kembali memperoleh perlindungan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Thony Marza menyampaikan Pemkab Bangka mendukung program itu karena sebagai langkah konkret dalam membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Menurut dia, kesehatan adalah salah satu pondasi pembangunan daerah, dan sinergi lintas sektor seperti yang dilakukan dalam program Srikandi adalah bentuk nyata kolaborasi untuk kepentingan publik.

"Ini adalah salah satu bentuk gotong royong modern, pemerintah, BPJS Kesehatan, dan sektor swasta bersatu demi kepentingan rakyat. Melalui program ini, kami bisa lebih cepat menjangkau masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan, terutama yang selama ini belum memiliki perlindungan," katanya.