Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edih Mulyadi menyatakan kolaborasi dan pengawasan menjadi kunci pemulihan pendapatan asli daerah (PAD) di Negeri Serumpun Sebalai ini.
"Pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha dan masyarakat harus bersinergi serta pengawasan melalui sistem informasi yang kuat juga menjadi kunci peningkatan PAD ini,” kata Edih Mulyadi di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan berdasarkan data DJPb, PAD Bangka Belitung pada Triwulan I 2025 mengalami penurunan signifikan dibanding periode sama tahun 2024, terutama di sektor pajak daerah.
"Penurunan ini perlu diatasi melalui ekstensifikasi atau perluasan objek pajak dan intensifikasi optimalisasi pemungutan pajak," katanya.
Ia optimisme muncul dengan kepemimpinan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani yang dinilai mampu membangun sinergi dengan pelaku usaha.
“Latar belakang Pak Gubernur sebagai pengusaha memungkinkan komunikasi lebih terbuka dengan dunia bisnis. Ini akan mendorong transparansi data dan kepatuhan pajak,” katanya.
Ia mendukung intensifikasi, pemerintah akan mempermudah pembayaran pajak melalui sistem digital. Selain itu, penggunaan teknologi seperti tapping box untuk merekam transaksi dapat diterapkan guna meminimalisasi kebocoran penerimaan dan memperkuat basis data pajak daerah.
"Keberhasilan peningkatan PAD bergantung pada kolaborasi antar-pihak," katanya.
