Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan memberikan komentar terkait rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan membina siswa bermasalah atau “nakal” melalui skema pendidikan karakter di barak TNI.
“Saya no comment dulu ya. Teman-teman wartawan bisa cari pakar pendidikan lain yang lebih top dari saya,” ujar Abdul Mu’ti saat dimintai tanggapan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan bahwa informasi terkait kebijakan tersebut baru diketahuinya melalui pemberitaan media massa.
“Kami juga baru tahu itu dari media, jadi belum bisa memberikan tanggapan,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan kebijakan pembinaan bagi anak-anak yang berperilaku nakal dengan melibatkan institusi TNI dan Polri, yang akan dimulai pada Mei 2025.
Program ini dilatarbelakangi keprihatinan terhadap menurunnya daya saing dan disiplin anak-anak, serta kondisi di mana orang tua dan guru dinilai semakin kesulitan menangani perilaku siswa, bahkan takut bersikap tegas karena khawatir dikriminalisasi.
Melalui program ini, kata Dedi, orang tua akan diminta membuat surat pernyataan dan mengantar anaknya ke barak TNI untuk menjalani pembinaan karakter tanpa kehilangan status sebagai pelajar.
Selanjutnya di barak, anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar seperti biasa, namun diwajibkan menjalani pola hidup disiplin, seperti tidur pukul 20.00 WIB, bangun pukul 04.00 WIB, sarapan, olahraga, serta kegiatan pembinaan rohani seperti puasa Senin-Kamis dan mengaji bagi siswa Muslim.
Dedi menegaskan, program ini bukan pelatihan militer atau semi-militer, melainkan pembinaan karakter yang tidak mereka dapatkan di lingkungan rumah.
