Pangkalpinang (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya memastikan tidak akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), walaupun kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel masih defisit.
"Meski saat ini sedang dilakukan efisiensi anggaran Rp273 miliar, namun pembayaran TPP tetap dilakukan secara bertahap sesuai kondisi keuangan daerah," kata Didit di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan TPP ASN tidak akan dipotong, tapi dengan catatan jika target kita terpenuhi. Jika tidak, Sekda akan mengusulkan kembali. Oleh karena itu ASN harus bekerja dengan keras dan tuntas.
"Langkah penundaan ini menjadi bagian dari strategi menyeimbangkan struktur APBD yang terpaksa harus dikoreksi, menyusul proyeksi pendapatan daerah yang tak sepenuhnya tercapai," ujarnya.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Afriyanto, mengatakan pihaknya akan segera menerbitkan edaran resmi dari Gubernur kepada seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Babel.
"Kita akan melaksanakan apa yang menjadi keputusan rapat Banggar-TAPD hari ini. Salah satunya yang akan kita lakukan adalah membuat edaran dari Gubernur kepada seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan TPP," ujarnya.
Ia menambahkan, TPP akan dibayarkan sebagian terlebih dahulu sesuai dengan kondisi keuangan kita saat ini. Jika nanti keuangan kita kembali membaik maka hak-hak pegawai akan dikembalikan di TPP.
"Penundaan TPP ini bersifat sementara dan dipastikan tidak menghilangkan hak ASN. Langkah ini diambil agar beban fiskal daerah tidak membengkak sambil menunggu tambahan pendapatan seperti royalti timah dan efisiensi di berbagai sektor," tutupnya.
