Pangkalpinang (ANTARA) - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan alternatif pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara, guna mengatasi defisit anggaran pada empat bulan I 2025 sebesar Rp70 miliar.
"Alternatif pemotongan TPP ASN sebagai langkah menghadapi efisiensi tahap kedua untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran daerah," kata Ketua TAPD Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto dalam keterangan di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan alternatif pemotongan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disesuaikan dengan tingkatan jabatan struktural, di antaranya eselon dua akan dipotong 40 persen, eselon tiga sebesar 35 persen dan eselon empat serta staf sebesar 30 persen.
"Dengan pemotongan TPP ini diproyeksikan memberikan efisiensi sekitar Rp85 miliar," ujarnya.
Ia menyatakan dalam menghadapi efisiensi anggaran tahap kedua ini, TAPD Kepulauan Babel juga telah mengajukan alternatif-alternatif lainnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung seperti pemotongan perjalanan dinas luar daerah dan optimalisasi potensi pendapatan daerah lainnya.
"Kami bersama gubernur sudah mengajukan dan membahas alternatif-alternatif untuk mengatasi defisit anggaran ini," katanya.
Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani memberikan kesempatan bagi seluruh kepala OPD dan daerah untuk melakukan penghitungan kembali atas alternatif-alternatif yang diusulkan untuk dibahas kembali di DPRD Kepulauan Babel.
"Saya berikan waktu kepada perangkat daerah terkait untuk membahas kembali, seperti dinas luar untuk diatur kembali. Mana dinas mana yang anggarannya tinggi, sedang, dan rendah agar bisa dialihkan ke program prioritas daerah ini," katanya.
