Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kondisi lapangan kerja di Indonesia tetap tangguh dan menunjukkan resiliensi pada tahun 2025 di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian ekonomi global.
Pernyataan Menaker itu menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 4,76 persen, atau yang terendah sejak krisis tahun 1998.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, kondisi lapangan kerja Indonesia tetap tangguh. Hal tersebut menunjukkan resiliensi (kemampuan beradaptasi) sekaligus memberikan ruang bagi kita untuk memperkuat intervensi demi menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih berkualitas, kata Menaker dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, penciptaan lapangan kerja pun tergolong signifikan, dengan penambahan lapangan kerja sebanyak 3,59 juta orang.
Lebih lanjut, data terbaru BPS juga menunjukkan bahwa indikator kualitas pekerjaan menunjukkan peningkatan dibandingkan Februari 2024.
Proporsi pekerja penuh meningkat dari 65,6 persen menjadi 66,2 persen. Sementara tingkat setengah pengangguran menurun dari 8,5 persen menjadi 8,0 persen dan proporsi pekerja paruh waktu ikut turun tipis dari angka 25,9 persen menjadi 25,8 persen.
Penciptaan lapangan kerja, lanjut Yassierli, juga terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi.
Sektor dengan kontribusi terbesar dalam penciptaan lapangan kerja adalah sektor perdagangan yaitu 980 ribu orang, sektor pertanian 890 ribu orang, serta sektor industri pengolahan 720 ribu orang.
Dalam sektor industri pengolahan yang tercatat sebagai subsektor penyerap tenaga kerja terbanyak adalah subsektor industri alas kaki sebanyak 172 ribu orang, industri makanan kecil dan sejenisnya 137 ribu orang, serta industri komponen sepeda motor 117 ribu orang.
Menaker menegaskan bahwa meski tren saat ini menunjukkan arah yang positif, tetapi tantangan ketidakpastian ekonomi global dan perang tarif tetap harus menjadi perhatian serius.
Oleh karena itu, Kemenaker akan terus memperkuat kerja sama antar kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serikat pekerja, serikat buruh, dan berbagai mitra pembangunan untuk mendorong produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing angkatan kerja nasional, jelas dia.
