Muntok (Antara Babel) - Legislator Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dafitri mendesak pemerintah segera menutup Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang berlokasi di Kecamatan Tempilang karena tidak sesuai peruntukannya.
"SPBN seharusnya hanya untuk memenuhi kebutuhan nelayan, namun pada praktiknya di lokasi itu warga yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan sulit mendapatkan bahan bakar, karena diduga diselewengkan pengelola," katanya di Muntok, Senin.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat tersebut menduga ada penyelewengan distribusi bahan bakar jenis solar di lokasi itu karena pihaknya sudah banyak mendapatkan masukan dari warga terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar dari SPBN tersebut.
Ia menerangkan, penyaluran BBM jenis solar di SPBN Tempilang tidak tepat sasaran karena tidak sepenuhnya disalurkan kepada nelayan, melainkan banyak kepada para penambang timah liar yang ada di daerah itu.
"Saya merekomendasikan SPBN Tempilang ditutup karena BBM banyak yang lari ke tambang liar," kata dia.
Ia menambahkan, nelayan di daerah itu banyak yang tidak melaut karena hasil tangkapan terus menurun karena dampak penambangan timah liar di wilayah laut Kecamatan Tempilang.
"Nelayan banyak yang tidak melaut karena sudah tidak menguntungkan, sementara persediaan BBM di SPBN itu selalu habis, ini indikasinya jelas. Untuk itu sekali lagi saya merekomendasikan agar menutup usaha itu agar tidak ada penyelewengan BBM," katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan pantauan dan informasi dari warga, saat ini sekitar 300 unit ponton tambang liar timah beroperasi di wilayah perairan Laut Tempilang.
"Kalau tidak dari SPBN yang ada di Tempilang, dari mana para penambang liar itu mendapatkan bahan bakar," katanya.
Dengan ditutupnya SPBN Tempilang diharapkan tidak ada lagi penyelewengan bahan bakar bersubsidi yang seharusnya hanya untuk nelayan sekaligus meminimalkan kerugian negara dari program subsidi tersebut.
"Kami berharap langkah penutupan SPBN Tempilang bisa segera direalisasikan untuk mengurangi subsidi negara yang tidak tepat sasaran," katanya.
