Koba, Babel (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) Maulidya Indah Junica, meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Kunjungan kami ingin memastikan dan meninjau lahan yang telah di ajukan oleh Pemkab Bangka Tengah, apakah telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai syarat menjadi Sekolah Rakyat atau belum," kata Maulidya disela kunjungannya di Koba, Kamis.
Pihaknya sudah melakukan diskusi kecil/diskusi informal dengan bupati, wakil dan sekda mengenai luas lahan, kondisi lahan.
Pihaknya juga melakukan diskusi teknis terkait jarak ke TPST terdekat, kondisi jarak yang dekat dekat dengan pantai, jarak dengan faskes terdekat (RSUD dan kontur tanah.
"Secara keseluruhan, berdasarkan hasil diskusi dengan bupati beserta jajaran, kita akan melakukan pendalaman dan analisa yang lebih teknikal terkait lahan yang dipersiapkan untuk SR di Bangka Tengah," ujarnya.
Sesuai arahan presiden, idealnya Sekolah Rakyat akan menggunakan model boarding school dengan tiga level pendidikan dari SD, SMP, dan SMA dengan perkiraan siswa-siswi sebanyak 1000 orang yang kawasannya meliputi asrama.
Pembangunan SR membutuhkan lahan yang luas dan fasilitas pendukung yang memadai. Luas lahan minimal tujuh hektare.
"Tadi sudah kita tinjau, ternyata Pemkab Bangka Tengah sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektare dan kami menilai itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.
Pihaknya berharap bantuan dan dukungan dari Pemkab Bangka Tengah untuk membantu dan mendukung terwujudnya Sekolah Rakyat yang akan dibangun di lahan bekas kantor PT Koba Tin di Kecamatan Koba.
Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan, terdapat beberapa revisi terkait jalan utama yang disamping lapangan sepak bola untuk diperlebar agar memudahkan akses ke Sekolah Rakyat tersebut.
"Terkait adanya tiga unit rumah yang dihuni oleh guru dari SDIT harus diurus terlebih dahulu dengan cara yang sesuai aturan ataupun akan dikeluarkan dari rencana lahan yang telah diajukan sebelumnya," ujarnya.
Terkait progres pembangunan Sekolah Rakyat kedepannya, secara teknis Kementerian PU RI yang akan menentukan apakah layak atau tidak.
"Apabila dinyatakan layak maka Pemkab. Bangka Tengah akan dipanggil oleh Kementerian Sosial RI untuk mempersiapkan segala administrasi yang dibutuhkan berupa kajian lingkungan antara lain Amdal dan UPL," ujarnya.
Secara non teknis Pemkab Bangka Tengah akan melakukan diskusi dengan Kementerian Sosial RI tentang kesiapan fasilitas Sekolah Rakyat dan fasilitas pendukungnya termasuk guru-guru yang akan mengabdi.
"Pada prinsipnya kita sangat siap, baik lokasi maupun berbagai persyaratan lain yang dibutuhkan kementerian terkait," ujarnya.
