Sungailiat (ANTARA) - Penjabat Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jantani Ali minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah itu itu untuk memperketat pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang 2025.
"Saya minta pihak Bawaslu benar-benar mengawasi ASN untuk memastikan ASN netral dalam pilkada ulang, sebab dari ribuan ASN kemungkinan ada yang tidak netral," kata Jantani Ali di Sungailiat, Selasa.
Ia mengatakan pemerintah juga telah menerbitkan SKB yang mengatur pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada. Aturan itu harus dilaksanakan oleh seluruh ASN.
"Banyak hal dalam pelaksanaan pilkada yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN, seperti tidak boleh terlibat sebagai tim ahli, konsultan, atau bagian dari tim pemenangan peserta pilkada dan masih banyak larangan yang lain," tegas Jantani Ali.
Jantani Ali memberikan ruang aduan kepada Bawasalu jika dalam pengawasan di lapangan mendapati ASN yang tidak netral atau diketahui terlibat dalam politik.
"Apabila ada ASN yang terlibat politik praktis, Bawasalu tidak boleh untuk segan melapor kepada pihak kami, karena kalau memang benar dan terbukti ASN itu dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Menurut dia, meskipun ASN diharuskan netral tetap harus tetap mendukung dan menyukseskan pemungutan suara ulang yang ditetapkan pada Agustus 2025.
"Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung dan menyukseskan Pilkada ulang 2025 mulai tahap awal sampai akhir guna memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan," ujarnya.
Berdasarkan tahapan pelaksanaan Pilkada ulang 2025, KPU Bangka telah menerima lima orang calon pasangan peserta pilkada utusan dari partai politik pengusung. Diketahui semua calon pasangan sudah menjalani tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta.
