Pangkalpinang (ANTARA) - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Juni 2025, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami deflasi secara bulanan sebesar 0,10% (mtm), lebih moderat dibandingkan deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,89% (mtm).
Kondisi ini berbeda arah dengan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm). Terjadinya deflasi bulanan Bangka Belitung disebabkan oleh penurunan indeks harga kelompok Pendidikan sebesar 12,58% (mtm) terutama disumbang oleh tarif Sekolah Menengah Atas (SMA).
Tekanan deflasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan indeks harga kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,74% (mtm), meskipun terdapat beberapa komoditas pangan seperti cabai merah dan sawi hijau yang mengalami penurunan harga.
Secara tahunan, Bangka Belitung tercatat mengalami inflasi sebesar 0,99% (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan Mei yang mengalami inflasi sebesar 0,79% (yoy). Namun, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,87% (yoy) dan menjadikan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah ketujuh se-nasional.
Inflasi tahunan Bangka Belitung utamanya disebabkan oleh peningkatan harga kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (1,78% yoy) yakni sigeret kretek mesin dan minyak goreng.
Selain itu, turut didorong oleh peningkatan harga kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (5,24% yoy) yakni emas perhiasan. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh penurunan indeks harga pada kelompok Pendidikan sebesar 9,78% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, menjelaskan bahwa deflasi bulanan utamanya bersumber dari tarif SMA yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk menghentikan pungutan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) terhitung sejak 1 Mei 2025.
"Langkah kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, komoditas cabai merah dan sawi hijau juga turut menyumbang deflasi akibat melimpahnya stok komoditas tersebut di Bangka Belitung seiring dengan periode panen di daerah sentra," kata Rommy dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis (3/7).
Secara spasial, 3 (tiga) wilayah yang disurvei Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi secara bulanan. Kabupaten Belitung Timur tercatat mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 0,38% (mtm), diikuti oleh Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm) dan 0,02% (mtm).
Sementara itu, Kabupaten Bangka Barat merupakan satu-satunya wilayah di Bangka Belitung yang tercatat mengalami deflasi, yakni sebesar 0,75% (mtm).
Secara tahunan, seluruh wilayah di Bangka Belitung mengalami inflasi. Kabupaten Belitung Timur merupakan wilayah yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,66% (yoy).
"Kemudian diikuti oleh Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang, masing-masing mengalami inflasi sebesar 1,25% (yoy) dan 0,96% (yoy). Selanjutnya, Kabupaten Bangka Barat tercatat sebagai wilayah yang mengalami inflasi terendah yaitu sebesar 0,41% (yoy)," ungkapnya.
Lebih lanjut, Rommy menambahkan Bank Indonesia terus bersinergi dengan TPID dan mitra strategis lainnya dalam menjaga inflasi pada rentang yang rendah dan stabil. Hal ini sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia dan TPID terhadap 3 (tiga) langkah strategis pengendalian inflasi yaitu (i) menjaga inflasi tahun 2025 pada kisaran sasaran nasional 2,5±1% dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, (ii) menjaga inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0% dan (iii) memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.
Untuk itu, kata Dia, Bank Indonesia bersinergi dengan TPID se-Bangka Belitung akan terus memperkuat kerangka kebijakan 4K dalam pengendalian inflasi yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
"Dalam rangka mendukung keterjangkauan harga bahan pokok, sejak bulan Januari s.d Juni 2025 telah dilaksanakan 31 sidak pasar di seluruh wilayah di Bangka Belitung baik yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah maupun oleh perwakilan instansi terkait," ujarnya.
Ia mengatakan, sidak ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat agar tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok. Selain itu, Bank Indonesia juga turut mendukung penyelenggaraan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang diorkestrasi oleh Pemerintah Provinsi.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus melakukan pemantauan perkembangan harga secara harian melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dapat dimanfaatkan dalam memonitor perkembangan harga pangan secara realtime.
Pada kerangka ketersediaan pasokan, Bank Indonesia juga terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Pada bulan Juni, telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan inisiatif antara lain :
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan penebusan pupuk bersubsidi secara digital melalui aplikasi i-pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) guna mempercepat pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani;
- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menebar sebanyak 6.500 bibit ikan nila, dengan rincian di sungai Coyan sebanyak 5.000 bibit dan di sungai Berok sebanyak 1.500 bibit. Hal ini dilakukan untuk menjaga populasi ikan dan mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan;
- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah meresmikan sentra ikan gurami di instalasi Jelutung UPTD perikanan budidaya. Sentra ikan gurami ini merupakan bagian dari program prioritas untuk mendorong produksi ikan air tawar;
- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen meningkatkan produksi padi. Luas lahan pertanian padi sawah mencapai 13.000 ha dengan luas tanam mencapai 7.000 ha. Adapun produksi beras di tahun 2025 ditargetkan mencapai 35.000 ton guna mengurangi pasokan beras dari luar daerah;
- Penjajakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Government to Government (G2G) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, Kota Bekasi dan Kabupaten Belitung. Adapun peresmiannya direncanakan pada penyelenggaraan Explore Babel 2025 di bulan Juli 2025
Ia mengatakan, dalam rangka mendukung program Asta Cita melalui swasembada pangan, Bulog menganggarkan bantuan pangan berupa beras. Bulog Bangka telah mencadangkan sekitar 2.000 ton beras yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Realisasi bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan juli untuk penyaluran dua bulan sekaligus yakni Juni dan Juli 2025. Adapun jumlah KPM/PBP di Bangka Belitung sebanyak 49.223 orang dengan total kuantum yang disalurkan per bulan mencapai 492.230 kg.
Hingga akhir bulan Juni 2025, telah dilaksanakan kegiatan OP sebanyak 75 kali di seluruh wilayah di Bangka Belitung, baik yang diorkestrasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, inisiatif dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota maupun kegiatan operasi pasar yang merupakan arahan dari Badan Pangan Nasional yang berlokasi di Kantor PT Pos Indonesia di Bangka Belitung.
"Bank Indonesia senantiasa mendukung kegiatan operasi pasar dengan memfasilitasi distribusi pangan bagi distributor sehingga bahan pokok yang dijual di kegiatan operasi pasar lebih murah dibandingkan harga pasar. Melalui dukungan tersebut, diharapkan pelaksanaan operasi pasar murah menjadi lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ujarnya.
Selain itu, GPM juga telah dilaksanakan setidaknya sebanyak 18 kali di seluruh wilayah di Bangka Belitung, baik yang diorkestrasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun inisiatif dari masing-masing Pemerintah Daerah.
Bank Indonesia juga turut memfasilitasi penyelenggaraan GPM tersebut. Dari sisi kelancaran distribusi, Bank Indonesia turut memfasilitasi distribusi pangan. Sejak bulan Januari hingga Juni 2025, Bank Indonesia telah memberikan fasilitasi distribusi pangan pada 15 kali penyelenggaraan OP yang diorkestrasi oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bank Indonesia juga memfasilitasi pengiriman daging sapi beku sebanyak 17,5 ton dari Jakarta ke Belitung Timur sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Koperasi Pengendali Inflasi Daerah dan Perum Bulog Kantor Cabang Belitung.
"Dalam rangka implementasi komunikasi yang efektif, selama bulan Januari hingga Juni 2025, telah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali pertemuan High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin oleh Kepala Daerah. Selain itu, upaya pengendalian ekspektasi masyarakat terus dilakukan oleh TPID melalui komunikasi di media cetak, radio dan baliho milik Pemerintah Daerah," katanya.
Rommy menyampaikan ke depan masih terdapat tantangan bagi TPID dalam menjaga inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada rentang yang rendah dan stabil.
"Melalui kolaborasi yang kuat antar anggota TPID bersama seluruh masyarakat diharapkan inflasi tetap terjaga dalam sasaran nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
