Pangkalpinang (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya KTP elektronik (KTP-el), tetap berjalan pada hari pemungutan suara Pilkada Ulang 2025 pada Rabu (27/8).

Kepala Disdukcapil Kota Pangkalpinang, Darwin, di Pangkalpinang, Senin(25/8), mengatakan pihaknya melakukan jemput bola untuk menyasar penduduk rentan yang belum memiliki dokumen kependudukan.

“Petugas kami turun langsung dibantu TKSK dan PSM. Kami juga menyasar siswa berusia 17 tahun di sekolah-sekolah, lembaga pemasyarakatan, warga di perbatasan kota, panti asuhan hingga yayasan manula,” ujarnya.

Menurut Darwin, kerja sama dilakukan dengan sejumlah sekolah, baik negeri maupun swasta, termasuk SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah.

Ia menegaskan ketersediaan blanko KTP-el dalam kondisi aman. “Stok blanko mencukupi, kita dapat tambahan 6.000 keping dari Ditjen Dukcapil dan dipastikan cukup hingga tiga bulan ke depan,” katanya.

Selain itu, mulai Senin hingga Rabu pagi, Disdukcapil bersama KPU menyiapkan petugas di PPK kecamatan untuk melayani masyarakat yang kehilangan atau memiliki KTP rusak. Pemohon cukup membawa dokumen pendukung seperti fotokopi KK, KTP lama yang rusak, atau surat kehilangan, sehingga KTP baru dapat segera diterbitkan dan diambil di kecamatan.

Layanan perekaman bagi pemilih pemula yang berusia 17 tahun juga dilaksanakan di tujuh kecamatan, meski sebagian tetap dipusatkan di kantor Disdukcapil karena keterbatasan perangkat.

“Pada hari pemungutan suara, Rabu 27 Agustus, layanan Disdukcapil tetap dibuka hingga pukul 13.00 WIB,” katanya menambahkan.

Darwin menyebutkan hampir seluruh warga Pangkalpinang telah memiliki KTP-el, dengan cakupan mencapai 99,5 persen. Sisanya, kata dia, kemungkinan berada di luar daerah untuk melanjutkan pendidikan.

“Tahun ini juga ada penambahan sekitar 5.000 jiwa dari kelahiran dan migrasi, sehingga jumlah pemilih bertambah,” ujarnya.

Ia berharap upaya jemput bola ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan, sekaligus mendorong partisipasi politik warga dalam pilkada.

“Mohon dicek kembali dokumen-dokumen kependudukannya agar tidak ada perbedaan data,” pungkas Darwin.



Pewarta: Try M Hardi
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026