Pangkalpinang (Antara Babel) - Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady meminta pemerintah kota memperhatikan kesejahteraan guru honor yang dibayar jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP).
"Padahal beban kerja mereka sama beratnya dengan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), bahkan terkadang justru lebih berat," katanya di Pangkalpinang, Selasa.
Hal itu dikemukakannya menyusul rencana penghapusan uang komite sekolah.
"Kita semua tahu bahwa dari uang komite itulah sebagian gaji tenaga honorer pendidikan dibayar. Jika uang komite dihapuskan maka potensi pemasukan akan hilang sehingga ada kemungkinan penghasilan guru honor berkurang atau bahkan hilang. Padahal saat ini Pemkot Pangkalpinang juga banyak kekurangan tenaga pendidik," ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus lebih kreatif untuk menggali potensi sumber dana eksternal guna membantu biaya pendidikan, salah satunya untuk gaji tenaga honor.
"Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pangkalpinang, salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Ini artinya termasuk juga memperhatikan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan," katanya.
Menurut dia, seharusnya hal itu menjadi perhatian pemerintah kota karena tidak mungkin berharap mencerdaskan generasi penerus dengan mengabaikan mereka yang menjadi guru di sekolah.
"Kami di badan anggaran akan serius mengawal ini, mengingat banyaknya keluhan dari para tenaga honor," ujarnya.
