Jakarta (Antara Babel) - Pola rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang
diatur Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
harus diubah dengan membuat proses pengajuan calon hakim setransparan
mungkin, kata anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.
"Menurut saya
ke depan perubahan UU MK dilakukan terutama rekrutmen hakim-hakim MK
dari tiga institusi DPR, MA dan Presiden," kata Nasir di Jakarta, Kamis,
menyusul ditangkapnya seorang pejabat lembaga penegak hukum oleh KPK
dalam Operasi Tangkap Tangan hari ini.
Dia menilai revisi itu dilakukan untuk menghadirkan hakim-hakim MK yang berintegritas sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi.
Menurut
dia, masalah transparansi rekrutmen hakim-hakim MK juga perlu
ditingkatkan karena sejauh ini, pola rekrutmen dan identitas calon hakim
MK kurang transparan.
"DPR dan Pemerintah harus mengambil
inisiatif ini sehingga ke depan integritas hakim MK benar-benar sudah
teruji sehingga tidak lagi ada kasus-kasus seperti ini," kata Nasir.
Politisi
PKS itu menilai partisipasi publik dalam memilih para calon hakim MK
sangat diperlukan karena institusi negara yang melibatkan peran publik
hanya DPR.
Menurut dia, publik perlu tahu calon-calon hakim yang
akan bertugas di lembaga yudikatif, terlebih syarat calon hakim MK
tergolong berat dan tidak dimiliki pejabat-pejabat lain, yaitu harus
negarawan.
"Selama ini yang transparan melibatkan partisipasi
publik itu DPR. MA tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada calon hakim MK
dari MA ditempatkan di MK," kata Nasir.
Nasir menyesalkan
kejadian tertangkapnya Hakim MK oleh KPK terulang kembali sehingga
peristiwa itu menimbulkan luka pada bangsa Indonesia. Dia menilai hakim
MK seharusnya negarawan dan selalu menjaga integritas.
KPK membenarkan ada OTT di Jakarta terkait dengan lembaga penegak hukum.
"Ada
sejumlah pihak yang diamankan saat ini terkait dengan lembaga penegak
hukum. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini,"
kata Ketua KPK Agus Rahardjo.
Berita Terkait
KPK geledah Kantor Dishub dan Kesbangpol Pekanbaru
10 Desember 2024 21:07
Ketua KPK: Pemeriksaan LHKPN masih temukan indikasi korupsi
9 Desember 2024 14:23
KPK terbitkan DPO terbaru Harun Masiku
6 Desember 2024 17:15
Ketua KPK terpilih sebut OTT akan tetap dipertahankan
5 Desember 2024 21:37
KPK bawa Pj Wali Kota Pekanbaru ke Gedung Merah Putih
3 Desember 2024 18:22
KPK: Pj Walikota Pekanbaru diduga lakukan pungutan kepada OPD
3 Desember 2024 15:30
KPK temukan uang Rp1 miliar dalam OTT Pj Wali Kota Pekanbaru
3 Desember 2024 14:59
KPK "terbangkan" pihak terjaring OTT di Pekanbaru ke Jakarta
3 Desember 2024 14:53