Timika (Antara Babel) - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Lenis
Kogoya mengatakan bahwa masyarakat dari tujuh suku yang berada di
wilayah sekitar konsesi PT Freeport Indonesia (FI) menginginkan dialog
segitiga di antara wakil mereka, pemerintah pusat dan PT FI.
"Masyarakat mau dialog segitiga antara pemerintah pusat, pihak
Freeport dan masyarakat tujuh suku pemilih hak ulayat daerah konsesi
yang diwakili masing-masing kepala suku," katanya di Timika, Minggu.
Ia mengatakan permintaan tersebut diungkapkan masyarakat tujuh
suku, yakni Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee dan Moni dengan
masing-masing kepala suku pada saat melakukan pertemuan beberapa hari
yang lalu.
"Dalam dialog itu mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi
hak-hak ulayatnya dan melakukan hitung-hitungan kembali dengan
pemerintah dan Freeport menuju 2021," tuturnya.
Secara khusus dalam dialog diinginkan tersebut, menurut Lenis,
perwakilan tujuh suku dari Papua juga akan membicarakan terkait
tanggungjawab Freeport yang seharusnya diberikan kepada mereka sebagai
pemilik hak ulayat wilayah konsensi.
Hal itu, dikemukakannya,
termasuk pembinaan kembali Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan
Kamoro (LPMAK) yang didalamnya juga terdapat lima suku yang lain.
"Masyarakat mengingikan agar apa yang menjadi hak mereka itu yang
seharusnya diberikan langsung kepada mereka, dan tidak lagi harus
dikelola oleh Freeport, tetapi oleh masyarakat sendiri. Jangan lepas
kepala lalu pegang ekor," katanya.
Ia menimpali, "Dari dana itu kan masyarakat bisa bangun rumah,
membuka usaha dan termasuk mengurus pendidikan dan kesehatan sendiri."
Lenis juga menyatakan bahwa perwakilan tujuh suku menyampaikan
terima kasih kepada Presiden Jokowi yang secara resmi menyetujui
perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Staf Presiden Jokowi: Tujuh Suku Papua Ingin Dialog Freeport
Minggu, 12 Februari 2017 22:02 WIB
Jangan lepas kepala lalu pegang ekor.