Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir di Jakarta, Rabu (16/4), guna membahas negosiasi pengenaan tarif dagang yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.
Kami berdiskusi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh bersama agar isu ini dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi kepentingan ekonomi kedua negara dan dunia, kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah didesain untuk mendukung program-program Presiden RI Prabowo Subianto.
APBN 2025 disiapkan untuk mewujudkan berbagai program pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, perlindungan sosial, hingga program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.
Semua itu, lanjut Sri Mulyani, dirancang dengan tetap menjaga prinsip yang prudent dan berkelanjutan.
Pertemuan ini menjadi kesempatan baik untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global yang sedang terjadi, ujar Menkeu.
Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan delegasi ke Washington D.C., AS, untuk bernegosiasi tarif resiprokal.
Delegasi dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam lawatannya, Indonesia membawa sejumlah usulan utama, antara lain revitalisasi perjanjian kerja sama dagang Trade & Investment Framework Agreement (TIFA), pelonggaran regulasi Non-Tariff Measures (NTMs) termasuk relaksasi TKDN, serta penawaran peningkatan impor migas dari AS.
Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menjaga daya saing ekspor, termasuk penurunan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.
