Jakarta (Antara Babel) - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Golkar
Tantowi Yahya meminta pemerintah tegas menolak rencana Australia dalam
kebijakan penanganan pencari suaka karena menyinggung secara langsung
kedaulatan Indonesia.
"Kami tidak setuju dengan itu. Konsensus antara pemerintah dan DPR
tidak setuju dengan rencana yang sekarang sedang diproyeksikan oleh
Perdana Menteri baru, Tony Abbott," kata Tantowi Yahya dalam siaran
pers di Jakarta, Senin.
Tantowi mengatakan, kebijakan Australia tersebut akan sangat ofensif
dan DPR mendukung sepenuhnya pernyataan Menteri Luar Negeri Marty
Natalegawa dan DPR menolak kebijakan itu.
Diberitakan Perdana
Menteri terpilih Australia Tony Abbott hari ini dijadwalkan berkunjung
ke Jakarta ditemani Menlu Julie Bishop dan Menteri Imigrasi Scott
Morrison untuk bertemu Presiden Yudhoyono.
Isu utama yang dibawa adalah untuk menghentikan imigran gelap yang
menyeberang ke Australia dengan menggunakan kapal atau sering disebut
sebagai manusia perahu.
Tidak saja mengembalikan perahu dan pengungsi ke Indonesia, Australia juga akan menempatkan polisi Australia di Indonesia.
Usai terpilih sebagai Perdana Menteri, Tony Abbott telah mewujudkan
janjinya menggelontorkan dana sebesar 420 juta dolar Australia dan
meminta pihak berwenang agar mengambil tindakan tegas mencegat
perahu-perahu yang hendak masuk ke wilayah Australia dan
mengembalikannya ke wilayah Indonesia.
Duta Besar Australia, Greg Moriarty dalam pertemuan dengan Dewan
Pertahanan Nasional menyatakan Australia tidak meminta persetujuan
Indonesia namun meminta permakluman.