Enam warga Belitung diduga korban TPPO berangkat dari Bogor

Belitung (ANTARA) - Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Belitung (DKUKMPTK) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan sebanyak enam warga Belitung yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar diketahui berangkat dari Bogor, Provinsi Jawa Barat.
‎
‎"Keberangkatan bukan dari sini (Belitung), paspor yang digunakan pun bukan dari sini tapi dari Bogor," kata Kepala Bidang Ketenagakerjaan DKUKMPTK Belitung, Erwan Junandi di Tanjungpandan, Kamis.
‎
‎Ia mengatakan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak perwakilan salah satu keluarga korban.
‎
‎"Karena kami tidak bisa langsung, karena ini sudah hubungan luar negeri tentu ada perwakilan KBRI di sana, sebagai dinas teknis kami tetap mengupayakan dan menginformasikan ini ke BP2MI dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan yang tidak kalah penting dengan pihak keluarga kami tetap berkomunikasi," ujarnya.
‎
‎Ia menjelaskan, sampai saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana pola perekrutan para pekerja yang menjadi korban dugaan tindakan TPPO ini.
‎
‎"Apakah mereka mendapatkan informasi dari media sosial atau informasi dari mulut ke mulut," katanya.
‎
‎Disampaikan, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh pihak keluarga, para pekerja ini berangkat ke Bogor untuk menemui seseorang yang diduga sebagai perantara atau pengurus.
‎
‎"Janjinya dipekerjakan ke Malaysia tapi bukan di Malaysia namun di Myanmar dengan iming-iming," ujarnya.
‎
‎Erwan menyebutkan para pekerja tersebut ditempatkan di markas judi daring dan scam.
‎
‎Ia menjelaskan saat ini komunikasi pihak keluarga dengan mereka terputus usai terjadi penggerebekan oleh aparat keamanan Myanmar.
‎
‎"Kami terus menelusuri keberadaan mereka dan kami juga berkomunikasi dengan pihak keluarga siapa tahu mereka mendapatkan informasi dari KBRI atau BP2MI, jadi kami harapkan mereka juga tidak terputus informasinya dengan kami," katanya.