Banda Aceh (ANTARA) - Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Murthalamuddin menegaskan informasi yang menyebutkan jumlah korban meninggal akibat banjir Aceh sebanyak 400 orang adalah tidak benar alias hoaks, karena korban meninggal baru 70 orang.
"Saya pastikan data itu tidak benar, alias kabar hoaks,” kata Murthalamuddin di Banda Aceh, Minggu.
Pernyataan itu disampaikan Murthalamuddin sebagai respon atas informasi yang beredar di masyarakat terkait jumlah korban meninggal dalam bencana Aceh mencapai 400 orang.
Ia meminta masyarakat tidak percaya kabar bohong yang disampaikan lewat media sosial. “Kabar resmi terkait dengan korban bencana banjir hanya dari pemerintah dan lembaga-lembaga resmi lainnya,” ujar Murthalamuddin.
Seperti diketahui, bencana hidrometeorologi baik banjir maupun longsor terjadi sejak 18 November 2025 telah berdampak pada 16 dari 23 kabupaten/kota se Aceh.
Di sisi lain berdasarkan data sementara dari Posko Tanggap Darurat bencana banjir dan longsor Aceh mencatat sebanyak 87.550 Kepala Keluarga (KK) terdampak dan 52.162 KK mengungsi yang tersebar di 184 titik.
Musibah tersebut ikut menelan korban jiwa dengan data sementara meninggal dunia sebanyak 70 orang. Data tersebut kemungkinan akan bertambah mengingat jalur komunikasi masih terputus dengan daerah banjir.
Untuk memastikan keberadaan mereka, pihaknya terus berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti TNI/Polri, rumah sakit, dan unsur gampong (desa).
Sementara itu Wakil Ketua DPR Aceh Saifuddin alias Yah Fud meminta seluruh akun media sosial berhenti menyebarkan kabar bohong atau informasi yang belum terverifikasi terkait bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Menurutnya, penyebaran informasi tidak benar hanya akan memperkeruh keadaan dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
“Situasi saat ini sudah cukup sulit bagi masyarakat yang terdampak. Jangan lagi ditambah dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami minta dengan tegas agar akun-akun media sosial berhenti menyebarkan kabar bohong terkait banjir di Aceh,” kata Saifuddin.
Ia menjelaskan di lapangan masih terdapat banyak wilayah yang mengalami gangguan jaringan komunikasi, akses jalan terputus, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan informasi yang beredar sering kali tidak utuh, bahkan keliru jika tidak bersumber dari pihak resmi.
Karena itu ia mengimbau masyarakat untuk hanya mempercayai dan menyebarkan informasi yang berasal dari instansi berwenang, seperti pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya.
“Kalau ada informasi penting, pastikan dulu sumbernya jelas. Jangan asal menyebarkan, apalagi yang belum pasti kebenarannya. Dampaknya bisa sangat luas,” kata Yah Fud.
