Pangkalpinang (ANTARA) - BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang menegaskan pentingnya penguatan komitmen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai kunci utama menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyusul meningkatnya belanja layanan kesehatan yang belum seimbang dengan penerimaan iuran.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Aswalmi Gusmita mengatakan implementasi JKN sangat bergantung pada kuatnya pelayanan primer.
Menurut dia, lemahnya layanan di FKTP menyebabkan penumpukan pelayanan di rumah sakit, yang berdampak pada melonjaknya biaya kesehatan.
“Kalau pelayanan primer kuat, Insya Allah program JKN bisa bertahan. Saat ini belanja layanan kesehatan makin besar dan bertumpuk di rumah sakit, padahal banyak kondisi yang sebenarnya bisa dikendalikan di FKTP,” kata Aswalmi Gusmita dalam kegiatan Sosialisasi Komitmen Layanan FKTP di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menjelaskan BPJS Kesehatan mendorong adanya komitmen ulang dari FKTP agar indikator kinerja dapat tercapai pada 2026, di antaranya angka kontak layanan, rasio pasien hipertensi dan peserta program layanan penyakit kronis (Prolanis) yang terkendali, serta indikator mutu lainnya.
Selain itu, optimalisasi kompetensi FKTP dalam menangani pasien sesuai kewenangannya juga menjadi fokus utama. Salah satu komitmen yang didorong adalah penyesuaian jam operasional, khususnya bagi FKTP dengan jumlah peserta terdaftar di atas 15.000 jiwa.
“Jam operasional yang terbatas sering membuat masyarakat langsung ke rumah sakit. Ini yang ingin kita perbaiki, sehingga layanan primer benar-benar menjadi pintu utama pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Mita mengungkapkan kondisi belanja layanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat signifikan. Dari 2024 ke 2025, belanja layanan kesehatan naik sebesar Rp102 miliar, sementara peningkatan iuran hanya Rp40 miliar.
“Total belanja layanan kesehatan tahun ini mencapai Rp775 miliar, sedangkan penerimaan iuran sekitar Rp676 miliar. Artinya terjadi gap yang cukup besar,” katanya.
Kondisi serupa juga terjadi pada periode 2023–2024, di mana peningkatan belanja layanan kesehatan mencapai Rp10 miliar, sementara iuran hanya naik Rp2 miliar. Secara rata-rata, kenaikan belanja layanan kesehatan tercatat tiga kali lipat dibandingkan peningkatan iuran.
Ia menegaskan jika kondisi tersebut dibiarkan, akan berisiko mengganggu keberlanjutan finansial program JKN. Menurutnya, secara sistem hanya ada tiga opsi korektif, yakni penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat, atau dukungan pembiayaan oleh negara.
“Namun di level operasional, tugas kami memastikan belanja layanan kesehatan sudah tepat sasaran dan sesuai peruntukannya, salah satunya dengan memperkuat peran FKTP,” ujarnya.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, belanja layanan terbesar di Bangka Belitung masih didominasi layanan rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap. Untuk rawat jalan, belanja terbesar berasal dari kontrol ulang, sedangkan rawat inap didominasi kasus diabetes dan persalinan.
“Kita perlu refleksi bersama. Banyaknya kontrol ulang harus dilihat dari pengelolaan rujuk balik di FKTP. Begitu juga kasus diabetes, bagaimana Prolanis kita agar pasien tidak jatuh ke komplikasi,” katanya.
Ia juga menyoroti layanan persalinan di Kota Pangkalpinang yang seluruhnya masih dilakukan di rumah sakit, padahal persalinan normal idealnya dapat ditangani di FKTP.
“Pertanyaannya, bagaimana pelayanan KIA kita di FKTP? Karena persalinan normal itu sebenarnya cukup ditangani di FKTP, tidak harus ke rumah sakit,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan berharap para pimpinan FKTP dapat bersama-sama berkomitmen meningkatkan mutu layanan sekaligus mengendalikan biaya, demi menjaga keberlanjutan Program JKN.
“Kalau finansial goyang, mutu layanan pasti terdampak. Karena itu kami berharap kompetensi FKTP terus ditingkatkan agar layanan yang seharusnya bisa ditangani di FKTP benar-benar ditangani di FKTP,” katanya.
