Bangka Tengah petakan kebutuhan pranata humas di OPD

Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai melakukan memetakan terhadap kebutuhan dan jumlah ideal jabatan fungsional pranata humas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfosta) Bangka Tengah Budi Randa di Koba, Selasa mengatakan saat ini jumlah pranata humas di lingkungan pemkab masih sangat terbatas.

“Kalau saat ini, yang benar-benar pranata humas hanya satu, yaitu di Kominfo,” kata Budi.

Kemudian, kata dia, terdapat sekitar tiga hingga empat yang telah melalui mekanisme penyesuaian atau impassing ke jabatan pranata humas dan itu juga sudah ada bidang.

Namun, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk mendukung kebutuhan komunikasi publik di seluruh OPD.

Menurut dia, pemerintah daerah melalui Sekda kini tengah melakukan pemetaan untuk mengetahui kebutuhan riil serta komposisi ideal pranata humas di masing-masing perangkat daerah.

“Termasuk juga harapan kami, OPD yang memiliki formasi kepegawaian yang banyak, diharapkan mengusulkan jabatan fungsional pranata humas,” ujarnya.

Budi menjelaskan berdasarkan hasil diskusi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), terdapat sejumlah OPD yang dinilai semestinya memiliki pranata humas guna mendukung tugas komunikasi dan publikasi.

Meski demikian, ia menegaskan keberadaan pranata humas di OPD tersebut, bukan bersifat wajib, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik tugas masing-masing instansi.

“Ini bukan wajib, tetapi semestinya ada, seperti di Prokopim, Sekretariat DPRD, karena berkaitan dengan kemitraan media. Kemudian juga Dinas Kesehatan, RSUD, serta Diskominfosta yang berkaitan langsung dengan formasi pemerintahan,” katanya.

Ia memastikan dengan pemetaan tersebut, fungsi kehumasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berjalan lebih optimal ke depannya, terutama dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan penyampaian program pemerintah kepada masyarakat.

Keberadaan pranata humas di OPD strategis dinilai penting untuk memperkuat arus informasi yang akurat, cepat, dan terkoordinasi kepada publik. Hal ini sejalan dengan tuntutan keterbukaan informasi di era digital yang semakin dinamis.

Pranata humas, lanjutnya, tidak hanya berperan dalam publikasi kegiatan, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam menangani isu-isu yang berkembang di ruang publik.

“Dengan adanya dukungan SDM yang kompeten dan penempatan yang tepat, kami optimistis fungsi kehumasan di OPD dapat semakin efektif dalam membangun citra positif pemerintah daerah,” kata Budi.