Jakarta (Antara Babel) - Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tak lama lagi memasuki babak final dengan pemungutan suara putaran kedua yang akan berlangsung Rabu (19/4) sebagai penentu menetapkan sosok yang akan memimpin Jakarta lima tahun mendatang.
Ibarat perlombaan lari marathon, hari-hari terakhir ini para kontestan selain beradu lari cepat juga harus menjaga stamina agar bisa mencapai garis finis dan memuncaki perlombaan tersebut.
Debat antarpasangan calon yang berlangsung pada pekan lalu seakan seperti cek poin terakhir menjelang garis akhir perlombaan yang telah berlangsung hampir enam bulan lebih sejak putaran pertama dengan tiga pasangan kontestan, hingga kemudian tersaring menjadi dua pasangan calon pada putaran kedua.
Pilkada DKI 2017 memang berbeda dengan pilkada-pilkada di Jakarta sebelumnya. Friksi dan aroma persaingan lebih kental dibandingkan dengan perhelatan politik lokal di ibukota sebelumnya pascareformasi.
Setelah pilkada langsung 2007 di Jakarta, kali inilah pemilihan gubernur DKI menjadi pusat perhatian publik tak hanya di wilayah Jabodetabek namun juga nyaris berskala nasional.
Intrik dan berbagai silang informasi yang malang melintang lewat media sosial menambah aroma persaingan makin ketat, tak hanya itu pembangunan opini dengan berbagai maksud juga memenuhi langit Jakarta.
Dalam debat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang terakhir pekan lalu, jelas menyiratkan keinginan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dan para pasangan calon untuk dapat melalui kenduri politik lima tahunan ini dengan baik dan kembali menyatukan berbagai silang pendapat keras yang menimbulkan kegaduhan.
Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan mengajak masyarakat yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya pada pilkada dan tak perlu mengkhawatirkan keamanan ibukota.
"Saya mengajak seluruh warga yang mempunyai hak untuk memilih menggunakan hak pilih tanpa ragu karena saya tadi sudah memerintahkan kepada seluruh aparat negara dan TNI dan Polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/4).
Presiden seusai berbicara dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Pol) Budi Gunawan mengatakan masyarakat dapat menunaikan haknya tanpa ada gangguan dan intimidasi.
"Dan semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan, tanpa intimidasi dari pihak manapun," tambah Presiden.
Presiden juga yakin bahwa Pilkada Jakarta dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi DKI Jakarta.
"Saya yakin Insya Allah proses demokrasi di DKI akan berjalan lancar, bersih, tertib, dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pilihan rakyat dan pilihan warga DKI Jakarta dan terbaik untuk warga Jakarta," tegas Presiden.
Sementara Ketua DPR RI Setya Novanto mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan masa tenang pada 16-18 April 2017 dengan bijak agar pelaksanaan pilkada DKI Jakarta putaran kedua dapat berjalan baik dan berkualitas.
Novanto meminta agar pada tiga hari tenang ini semua pihak dapat mengisinya dengan arif dan bijaksana, dengan menghindari aksi-aksi provokatif yang dapat memancing suasana tidak kondusif.
Sebagaimana lazimnya, kata dia, pada masa tenang berbagai simbol dan atribut kampanye harus dicopot dan kegiatan kampanye dihentikan.
"Tidak boleh lagi ada atribut kampanye yang terpasang," katanya.
Novanto meyakini, suasana demokrasi telah membawa masyarakat semakin dewasa dan matang dalam menghadapi dan menjalani momentum kontestasi pilkada DKI Jakarta.
Menurut dia, seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan pilkada DKI Jakarta telah bekerja dengan baik. Pihak penyelenggara maupun aparat keamanan serta seluruh simpatisan menunjukkan sikap arif dan bijak dalam memosisikan diri mereka masing-masing.
"Masa tenang adalah momentum untuk merenungkan berbagai ide dan gagasan yang telah disampaikan para calon pada masa kampanye," katanya.
Ia mengingatkan, pilkada DKI Jakarta adalah milik seluruh warga Jakarta, bukan milik kelompok tertentu.
Pengamanan
Untuk memastikan suasana aman saat pemungutan suara, tiga instansi yakni Kepolisian Daerah Metro Jaya, KPU Provinsi DKI Jakarta, dan Bawaslu DKI Jakarta mengeluarkan Maklumat Bersama tentang larangan mobilisasi massa pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Maklumat Bersama tersebut ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Mochamad Iriawan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti dan dikeluarkan di Jakarta, Senin, 17 April 2017.
Maklumat bernomor MAK/01/IV/2017, 336/KPU-Prov-010/IV/2017, 405/K.JK/HM.00.00/IV/2017 itu berisi tentang larangan bagi yang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi massa secara fisik maupun psikis pada tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta Putaran Kedua.
Dalam maklumat itu disebutkan bahwa berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat, dan pasca-pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua maka disampaikan maklumat kepada masyarakat sebagai berikut:
Setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat situasi Kamtibmas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologis, sedangkan sudah ada penyelenggara Pilkada yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan Pengawas Pilkada yang berwenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya.
Kepolisian Daerah Metro Jaya akan mengerahkan 64.523 petugas untuk menjaga pelaksanaan pemungutan suara.
Kapolda Metro Jata mengatakan pengerahan petugas sebanyak itu sebagai wujud negara untuk menjaga Ibukota yang menjadi barometer dan sorotan nasional maupun internasional.
Terlebih, menurut Iriawan, beberapa media massa asing meminta wawancara sehingga hal itu menunjukkan perhatian negara lain terhadap Pilkada DKI Jakarta.
Iriawan bersama pimpinan Kodam Jaya menjamin akan menjaga DKI Jakarta dengan aman termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
Terkait pola pengamanan tempat pemungutan suara (TPS), Iriawan menjelaskan terjadi perubahan kompoisi menjadi satu Polri, satu TNI dan dua petugas Linmas.
Akan ada 13.032 TPS dengan penjagaan ketat dari Polri, TNI, penyelenggara pemilu dan Linmas selama pemungutan suara berlangsung.
Babak final memang momentum yang penting, namun jangan sampai babak penentu ini tak menghasilkan apa-apa hanya karena pemain atau penontonnya tidak mengikuti aturan permainan sehingga berujung pada kegaduhan politik.
