Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melaksanakan 11 program prioritas pengendalian inflasi untuk menjaga inflasi daerah tetap stabil guna meningkatkan daya beli masyarakat.
"Rakor ini merupakan pertemuan strategis untuk menghasilkan kesepakatan bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor melalui 11 program prioritas pengendalian inflasi di daerah ini," kata Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Pangkalpinang, Rabu.
Menurut dia, pihaknya melaksanakan program pengendalian inflasi secara terpadu dan terkoordinasi melalui implementasi 11 program prioritas, yakni operasi pasar dan gerakan pangan murah, diversifikasi pangan, business matching komoditas pangan, pengembangan Early Warning System (EWS), perluasan asuransi pertanian, penguatan sarana pascapanen, kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, hilirisasi pangan, penguatan evaluasi kebijakan pusat dan daerah, serta pelaporan aktivitas perekonomian secara terintegrasi melalui Sistem Babel Ecository.
"Saya berharap melalui komitmen ini, kita optimistis pengendalian inflasi dapat berjalan semakin efektif, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di daerah ini," ujarnya.
Ia menyatakan upaya mengendalikan inflasi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Kita perlu berkolaborasi untuk mengendalikan laju inflasi. Semua sektor harus ditegakkan untuk menekan laju inflasi di daerah ini," katanya.
Ia menyebutkan dari hasil paparan dan laporan para bupati dan wali kota se-Kepulauan Babel bahwa perkembangan inflasi di Provinsi Kepulauan Babel hingga pertengahan 2026 berada dalam kondisi aman, stabil, dan terkendali.
"Laporan para bupati dan wali kota ini akan menjadi dasar bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi potensi gejolak harga akibat faktor pasokan, distribusi, maupun pengaruh musiman," jelasnya.
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dihadiri Bank Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-Kepulauan Babel guna memperkuat komitmen pengendalian inflasi di daerah kepulauan ini.
"Dengan semangat kebersamaan ini, kita dapat mengendalikan inflasi dan jaga stabilitas ekonomi di daerah ini," katanya.
Pewarta: AprionisEditor : Feny Aprianti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
