Pangkalpinang (Antara Babel) - Sosialisasi terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Bangka Belitung (Babel) dinilai sangat kurang sehingga masyarakat tidak memahami program pemerintah tersebut.
"Saat ini sebagian besar masyarakat belum mengetahui program SJSN dan keberadaan BPJS, sehingga pemahaman masyarakat masih salah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Babel, Bahani di Pangkalpinang, Kamis.
Menurut dia, selama ini masyarakat masih beranggapan SJSN sama dengan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) atau jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
"Itu bukti sosialisasi masih sangat kurang. Kami berharap pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya lebih aktif menyosialisasikan program ini kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.
Ia mengatakan, pada dasarnya BPJS merupakan upaya optimal pemerintah untuk melaksanakan SJSN, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan.
"Diharapkan dengan adanya program ini pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat akan lebih baik dan tidak ada lagi pasien miskin yang terlantar di rumah sakit," ujarnya.
Menurut dia, dengan adanya BPJS yang bersifat nasional, maka tidak ada lagi jamkesmas atau jamkesda. Masyarakat miskin yang tidak bisa membayar iuran akan dibantu dengan menjadi penerima bantuan iuran (PBI).
"Wacana BPJS daerah itu maunya pemerintah daerah untuk menggantikan jamkesda," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, diharapkan pemerintah daerah segera meningkatkan sosialisasi program itu kepada masyarakat agar jangan sampai nantinya menimbulkan keresahan.
"Program ini akan dilaksanakan secara nasional pada awal 2014, sehingga pemerintah daerah aktif berperan menyosialisasikan program ini," ujarnya.
