Jakarta (Antara Babel) - Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC) mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah lebih dari Rp700 miliar untuk memenuhi kebutuhan anggaran total Rp1,6 trilun setelah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp826 miliar pada 2018.
"Kami tidak ingin mempertaruhkan citra Indonesia jika penyelenggaraan Asian Para Games kurang memenuhi pakem-pakem standar. Kami telah menghitung kebutuhan anggaran mencapai Rp1,6 triliun termasuk tanggungan pajak," kata Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Okto mengatakan INAPGOC belum menerima anggaran apapun dari pemerintah untuk persiapan penyelenggaraan Asian Para Games 2018 hingga Oktober meskipun Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memastikan pencairan anggaran sebesar Rp86 miliar yang bersumber dari realokasi anggaran Olympic Center.
"Tapi, kami hanya punya waktu beberapa pekan untuk menyerap anggaran Rp86 miliar itu sebelum pergantian tahun 2018. Untuk itu, kami telah meminta agar mendapatkan diskresi terkait penggunaan anggaran Rp86 miliar," kata Okto.
INAPGOC, lanjut Okto, juga telah melakukan sinkronisasi biaya penyelenggaraan bersama Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) seperti penggunaan venue dan akomodasi para peserta.
Wakil Sekretaris Jenderal INAPGOC Ferry Julianto Kono memastikan telah menyusun rencana penyerapan anggaran Rp86 miliar, terutama bidang sosialisasi.
Ferry mengatakan komponen biaya terbesar bagi INAPGOC adalah operasional penyelenggaraan pertandingan. "Kami telah merinci penggunaan peralatan dari 13 cabang olahraga yang dapat dipakai setelah Asian Games ke Asian Para Games," ujar Ferry.
Ferry mengatakan pengajuan tambahan anggaran lebih dari Rp700 miliar juga telah diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
"Kami mengharapkan sudah ada kepastian dari pemerintah tentang anggaran tambahan sekitar Rp700 miliar itu pada dua pekan mendatang," kata Ferry.
Ferry menambahkan kekurangan anggaran ideal INAPGOC untuk menyelenggarakan Asian Para Games senilai lebih dari Rp700 miliar itu dapat diganti jika ada bantuan dari kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara.
"Misalnya, ada bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pengadaan ruang media bagi kami. Bantuan itu tentu akan mengurangi komponen biaya kami," kata Ferry.
