Mendikbud minta pembayaran guru honor dialokasikan dalam APBD

Pontianak (Antaranews Babel) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Muhadjir Effendy berharap agar pemerintah daerah dalam mengalokasikan pembayaran bagi guru honor masuk dalam APBD murni.

"Selain ada dana alokasi khusus yang sudah diturunkan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, disamping itu mestinya harus ada APBD murni yang dialokasikan untuk guru honorer," kata Muhadjir Effendy, saat kunjungan kerja ke Kota Singkawang, Kemarin.

Sehingga alokasi pembiayaan 15 persen dari dana BOS setiap sekolah bisa dialihkan dalam pengembangan pembelajaran siswa di sekolah.

"Misalkan jika ingin mengajarkan siswa menari maka panggil atau undanglah penari yang profesional untuk mengajarkan siswa. Dan kalau ingin siswa belajar menulis panggil atau undanglah wartawan atau penulis, untuk biaya transport atau honornya bisa dialokasikan dari dana BOS," ujarnya.

Hal ini mengingat semakin meluasnya fungsi dan tugas guru dengan keterbatasan yang dia miliki demi meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.

Karena di era saat ini, katanya, guru bukan sekadar sebagai tutor atau penceramah, dimana metode ini dirasakan ketinggalan jaman, melainkan guru harus bisa menjadi fasilitator, penghubung ke narasumber untuk pembelajaran, hingga menjadi gatekeeper yakni sebagai orang yang bisa menyaring atau memfilter hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan pendidikan anak di sekolah.

"Seperti perkelahian, masuknya paham-paham radikal, narkoba dan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan pendidikan di sekolah itu," ungkapnya.

Untuk itulah, dia meminta agar guru untuk terus berkarya dan meningkatkan kemampuannya dalam rangka menanamkan pendidikan karakter kepada siswa.

"Sudah semestinya guru menjadi pembelajar serta memantau perkembangan siswa di sekolah maupun diluar sekolah demi menunjang penanaman pendidikan karakter anak itu sendiri," katanya.