Jakarta (Antaranews Babel) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan ketimpangan kondisi perekonomian masih mewarnai sektor pangan nusantara sehingga perlu adanya solusi untuk meningkatkan perekonomian yang lebih berkeadilan.
"Kenyataan bahwa ketimpangan ekonomi masih mewarnai sektor pertanian, peternakan dan perikanan, baik menyangkut lahan, kesempatan pembiayaan dan pasar serta kemampuan dan keterampilan SDM," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dalam acara pembukaan Jakarta Food Security Summit JFFS ke-4 di Jakarta, Kamis.
Menurut Rosan, JFFS ini pada intinya merupakan upaya untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional.
Untuk itu, ujar dia, pada JFFS-4 ditetapkan tema: "Pemerataan Ekonomi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan Melalui Kebijakan dan Kemitraan".
"Dalam hubungan ini Kadin melihat perlu terus dikembangkan kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan," paparnya.
Dengan demikian, ia menyatakan bahwa hal itu akan dapat menciptakan swasembada dan ketahanan pangan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, yang pada gilirannya akan menciptakan perekonomian yang lebih berkeadilan.
Sebagaimana diwartakan, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly mengingatkan agar kebijakan pemerintah dapat fokus mengatasi ketimpangan sebagai upaya untuk menghindarkan disintegrasi bangsa.
"Pemerintah harus mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro rakyat kecil," kata Junaidi Auly.
Menurut Junaidi, jika ketimpangan terus dibiarkan, maka ke depannya akan berdampak buruk terhadap integrasi bangsa karena ketimpangan tersebut tak mencerminkan nilai pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Ia mengingatkan sejumlah kajian menunjukkan bahwa sekitar 64 persen dari total Rp5.279 triliun simpanan yang ada di perbankan nasional dikuasai oleh 0,2 persen orang terkaya di negeri ini.
Selain itu, ujar dia, data lain menunjukkan pertumbuhan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2006-2016.
"(Ketimpangan) jika tidak ditangani dengan serius bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita yang belum juga mencapai target," paparnya.
Sebelumnya, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang pembangunan di Indonesia mendorong para calon kepala daerah pada Pilkada 2018, mengusung program yang mendukung penurunan ketimpangan.
"Pilkada 2018 ini menjadi momentum penting bagi para calon kepala daerah untuk memasukkan program-program penurunan ketimpangan sebagai agenda pembangunan daerah," ujar Ketua Dewan Pengawas INFID Puspa Dewi di Jakarta, Kamis (1/3).
Dia mengatakan pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan negara hadir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mendorong produktivitas rakyat, yang membuat ketimpangan ekonomi dapat ditekan.
