Jakarta (Antaranews Babel) - Pemerintah Indonesia mendesak Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk secara serius menggalang dukungan mitra pembangunan guna mengatasi masalah pengangguran di Palestina.
Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa yang diterima di Jakarta, Kamis.
Desakan tersebut ditegaskan oleh pemerintah Indonesia di hadapan Dirjen ILO, Guy Ryder, dan para peserta Pertemuan Tingkat Menteri Ketenagakerjaan Gerakan Non Blok (GNB) yang berlangsung di Jenewa, Swiss.
"Tingkat pengangguran di Palestina saat ini merupakan yang tertinggi di dunia. Hal ini terjadi karena pihak Israel terus membatasi aktivitas para pekerja dan pengusaha di wilayah pendudukan Israel di Palestina untuk melakukan kegiatan ekonomi," ujar Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri.
Menaker RI menyampaikan pernyataan tersebut di sela-sela Sidang ke-107 International Labour Conference (ILC) di Jenewa.
Menaker RI menekankan bahwa isu Palestina sangat dekat di hati rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah RI akan terus mendukung kemerdekaan Palestina menuju pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di negara tersebut.
Pemerintah Indonesia sangat prihatin dengan laporan yang disampaikan oleh Dirjen ILO mengenai situasi para pekerja di wilayah pendudukan Israel di Palestina.
Untuk itu, pemerintah Indonesia meminta negara-negara GNB bersama-sama mendesak ILO agar dapat memobilisasi dana untuk program "Palestinian Fund for Employment and Social Protection".
Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib menyampaikan bahwa Direktur Jenderal ILO secara rutin setiap tahun selalu mempublikasikan laporan mengenai situasi ketenagakerjaan di wilayah pendudukan di Arab, termasuk Palestina.
Laporan tersebut menjadi dasar pembahasan pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa.
"ILO mencatat bahwa blokade yang diterapkan Israel di wilayah Gaza telah berdampak pada situasi perekonomian di negara tersebut sehingga pasar kerja semakin memburuk. Tingkat pengangguran pemuda di Palestina bahkan telah mencapai sekitar 50 persen," kata Dubes Hasan Kleib.
Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara-Negara GNB di Jenewa mengesahkan Deklarasi yang antara lain memuat situasi ketenagakerjaan di wilayah pendudukan Israel di Palestina.
Dalam deklarasi tersebut, negara-negara GNB menegaskan dukungan terhadap perjuangan Palestina mewujudkan kemerdekaan serta keprihatinan mendalam terhadap situasi ketenagakerjaan di wilayah tersebut yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sosial Palestina.
