Jakarta (Antaranews Babel) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyegel bangunan di pulau-pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.
"Langkah gubernur DKI Jakarta menyegel bangunan di pulau D reklamasi Teluk Jakarta sangatlah tepat. Apalagi ternyata bangunannya belum berizin," kata anggota DPD, Prof Dr Dailami, dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.
"Saya sangat mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Pak Anies, penyegelan itu adalah bentuk dari gaya kepemimpinan yang tegas dan cerdas dan tidak berpihak kepada siapapun" katanya.
Baca: Anies Baswedan: Pembangunan tanpa izin ganggu kewibawaan negara
Baca juga: Makna di balik batik naga Anies saat segel pulau reklamasi
Dia juga menilai, yang dilakukan Baswedan sangat positif, apalagi memimpin langsung penyegelan itu. "Ini menjadi pelajaran yang sangat baik untuk pemerintah DKI Jakarta, terutama mengenai penertiban izin-izin pembangunan. Jadi semua sama di mata hukum dan semua harus ikuti prosedural yang ada," katanya.
Yang dilakukan Baswedan, kata dia, adalah sesuatu yang memang sudah sepatutnya, bukan hanya sebagai pemenuhan janji saat kampanye menolak reklamasi. "Namun ini bentuk komitmen bahwasannya semua harus sama dan tidak ada keberpihakan di dalam hukum dan peraturan," katanya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyegelan di pulau reklamasi yaitu Pulau D dan Pulau B oleh 300 personel Satuan Polisi Pamong Praja.
Baca juga: 300 personel Satpol PP DKI segel bangunan di pulau reklamasi
Berita Terkait
Anies tegaskan reklamasi Ancol berbeda dengan 17 pulau sebelumnya
11 Juli 2020 22:41
Anies yakin di pihak yang benar soal pulau reklamasi
10 Juni 2018 23:18
300 personel Satpol PP DKI segel bangunan di pulau reklamasi
7 Juni 2018 15:35
Makna di balik batik naga Anies saat segel pulau reklamasi
7 Juni 2018 15:29
Anies Baswedan: Pembangunan tanpa izin ganggu kewibawaan negara
7 Juni 2018 15:24
Polda Metro telah periksa Luhut Pandjaitan terkait reklamasi
16 April 2018 23:22
Polda Metro periksa Ahok terkait reklamasi pulau
26 Februari 2018 16:10
Polisi Gandeng BPK Hitung Kerugian Pulau Reklamasi
8 November 2017 14:42