LKPP gelar edukasi penggunaan e-katalog barang jasa

Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar edukasi dan sosialisasi penggunaan e-katalog barang dan jasa kepada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kami mengedukasi pemerintah daerah bahwa e-katalog menjadi instrumen baru mereka dalam menciptakan pengadaan barang/jasa secara terbuka dan efisien," kata Kepala LKPP Agus Prabowo dalam sosialisasi e-katalog di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan sosialisasi dan edukasi ini bekerja sama dengan Bhineka guna mempercepat penerapan e-katalog pembelian barang dan jasa, karena lebih cepat dan mudah. Pengelola pengadaan cukup melakukan log in dan bertransaksi di laman https://e-katalog.lkpp.go.id/.

Informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat maupun konsumen dapat melihat dan mengontrol serta membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia.

"Dalam membeli produk, pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya. Informasi spesifikasi ?barang, harga dan merek lebih terbuka dan dapat diakses semua pihak," ujarnya.

Direktur Coorporate Sales Bhinneka, Heriyadi Janwar menambahkan, Bhinneka sebagai pelopor penyedia barang/jasa secara online yang sudah terverifikasi di LKPP, berkomitmen membantu proses reformasi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel.

"Sebagai "online store" yang berkecipung di dunia penjualan barang/jasa, Bhinneka komit memberi produk, harga, pelayanan dan servis terbaik melalui e-katalog LKPP. Semua harga pada produk sudah termasuk pajak, sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintah," ujarnya.

?Sementara itu Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepulauan Babel, Budiman Ginting mengapresiasi LKPP dan Bhinneka yang telah gencar menggelar sosialisasi e-katalog ini.

"E-katalog menjadi solusi pemerintah untuk penerapan belanja yang mudah dan efisien," ujarnya.