Jakarta (Antaranews Babel) - PP Muhammadiyah menyarankan pemerintah menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial.
"Saya yakin dengan penguatan infrastruktur, konsep ini akan menjadi kekuatan pemerintah ke depan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin.
Haedar menyebutkan sebelumnya ia sudah pernah bertemu dengan Presiden Jokowi di tempat yang sama (Istana Negara).
"Pak Jokowi ingin mewujudkan yang beliau sebut-sebut sebagai 'new ecomonic policy', jadi kebijakan ekonomi baru berbasis pada ekonomi yang berkeadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan dan mewujudkan pemerataan," katanya.
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi berkeadilan merupakan satu dari enam masukan yang disampaikan PP Muhammadiyah terkait Nawacita kedua.
"Untuk nawacita kedua, kalau boleh saya memberi enam poin masukan yang siapa tahu ini bisa menjadi kekuatan memajukan bangsa ini ke depan," kata Haedar.
Masukan pertama, pemerintah perlu menjadikan nilai nilai agama yang hidup di bangsa ini sebagai nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Ini akan membawa bangsa ini punya nilai-nilai yang utama yang luhur, beradab, damai, toleran dan berkemajuan. Kami yakin dengan nilai nilai agama, hidup bangsa, negara ini akan semakin kokoh," katanya.
Masukan kedua, menjadikan atau meneguhkan Pancasila sebagai landasan, filosofi, alam pikir, seluruh warga bangsa dan pengelolaan negara sehingga Pancasila betul-betul terwujud dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
Ketiga, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara sebagaimana amanat konstitusi sehingga Indonesia menjadi bangsa dan negara yang kokoh dan berkemajuan.
Keempat, perlunya penguatan daya saing SDM Indonesia untuk berkompetisi di ranah global. "Di sinilah pentingnya rekonstruksi dan revitalisasi pendidikan nasional," katanya.
Kelima, perlu meningkatkan peran Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di kancah internasional.
"Ini sudah dirintis Presiden, yakni peran pro aktif untuk dunia Islam dan Indonesia berada di baris depan dalam politik bebas aktif yang juga akan melahirkan kekuatan baru sebagai bangsa muslim terbesar di dunia," kata Haedar.
