Dubai (Antaranews Babel) - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan tidak ada rencana pertemuan dengan pejabat Amerika Serikat, termasuk timpalannya, Mike Pompeo, di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata kantor berita setengah resmi Tasnim pada Sabtu.
Ketika ditanya kemungkinan bertemu dengan pejabat AS, termasuk Pompeo, di sela-sela Sidang Umum PBB, Zarif mengatakan, "Tidak, tidak ada rencana pertemuan. Kami berulangkali mengumumkan sikap kami," kata Tasnim yang dikutip oleh Reuters.
Presiden Iran Hassan Rouhani membantah tawaran AS mengadakan pembicaraan tanpa syarat pada Senin lalu, beberapa jam sebelum Washington memberlakukan sanksi baru sehubungan dengan keputusan Presiden Donald Trump mundur dari perjanjian pada 2015 mengenai program nuklir Iran.
"Mengenai tawaran baru-baru ini oleh Trump, sikap resmi kami telah diumumkan oleh presiden dan saya. Amerika Serikat tidak menunjukkan ketulusan," kata Zarif dikutip Tasnim.
Saat ditanya apakah pesan dari Amerika Serikat dikirim ke Iran oleh para pejabat Oman, Zarif berkata,"Tak ada pesan seperti itu," kata Tasnim.
Zarif mengatakan sebelumnya pekan ini bahwa Oman dan Swiss telah bertindak sebagai penengah dalam pembicaraan dengan Amerika di masa lalu tetapi saat ini tak ada pembicaraan langsung atau tidak langsung diadakan dengan AS.
Kantor berita China Xinhua melaporkan, Presiden Rouhani pada Kamis mengirim utusan ke Turki untuk membahas sanksi Amerika Serikat terhadap Teheran.
Utusan khusus Rouhani itu, Mahmoud Vaezi, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevut Cavusoglu.
"Kami membicarakan masalah bersama Turki-Iran dengan Mahmoud Vaezi, kepala Kantor Kepresidenan Iran," kata Cavusoglu di Twitter-nya.
Vaezi berkunjung ke Ankara di tengah perundingan Turki dengan Amerika Serikat menyangkut sanksi negara adidaya itu terhadap Iran.
Selain tetangga, Iran juga pemasok utama energi bagi Turki.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan AS untuk mundur dari kesepakatan nuklir Iran 2015, putaran pertama sanksi AS terhadap Iran telah diterapkan kembali pada Selasa.
Sanksi putaran kedua, yang termasuk larangan perdagangan minyak, akan berlaku mulai awal November dan akan langsung berdampak pada impor minyak mentah Turki dari Iran.
Menlu Turki beberapa kali mengatakan bahwa Ankara akan menolak menuruti sanksi AS tersebut.