Kemenko PMK koordinasikan kesiapsiagaan risiko bencana Gunung Anak Krakatau

Jakarta (Antaranews Babel) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan kesiapsiagaan bencana Gunung Anak Krakatau seiring meningkatnya aktivitas gunung tersebut dan dugaan longsoran di sisi barat daya sebagai penyebab tsunami Selat Sunda.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, Kemenko PMK melalui Seskemenko PMK YB Satya Sananugraha dan dipimpin oleh Plt Deputi bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi mengoordinasikan dengan pejabat eselon I dalam mengantisipasi bencana.

Pakar dari Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATI) Dr Widjo Kongko dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Dr Igan Sutawijaya menjelaskan kemungkinan bencana dan rekomendasi. 

Berdasarkan pendapat para pakar, pemerintah perlu memperkuat fasilitas sistem peringatan dini yang ada di sekitar Selat Sunda, khususnya pemasangan beberapa unit "sensor tide gauge" di sekitar pulau-pulau dalam Komplek Krakatau.

Selain itu, IAGI akan segera menyampaikan rekomendasi tentang risiko yang ada sebagai dasar penetapan siaga darurat oleh pemerintah daerah. 

“Ada sekitar 351 ribu jiwa yang berpotensi terdampak jika terjadi bencana di sekitar Selat Sunda,” kata Dody Ruswandi, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB. 

Oleh karenanya, antisipasi dan kesiapsiagaan atas potensi bencana saat ini di Selat Sunda diharapkan dapat mengurangi risiko korban jiiwa dan kerusakan.

Rakor juga menyimpulkan perlunya perbaikan sistem informasi bencana serta mendorong kesiapsiagaan daerah.

Deputi Geofisika BMKG, M Sadly menjelaskan bahwa BMKG secara intensif berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memantau perkembangan di Selat Sunda. 

Dalam rapat, setiap kementerian-lembaga sepakat memperkuat kesiapsiagaan di wilayah berisiko terdampak sesuai tugas dan fungsinya.

Rakor memutuskan segera dilaksanakan rapat teknis untuk menetapkan implementasi di lapangan termasuk antisipasi khusus di wilayah Pantai Cilegon yang menjadi lokasi berbagai industri. 

Pemerintah daerah melalui Kemendagri diminta segera menetapkan titik evakuasi dan menyiapkan jalur khusus evakuasi. Hal lain yang disepakati untuk segera ditindaklanjuti ialah mekanisme informasi untuk peringatan dini bahaya bencana.

Rakor ini  diikuti oleh berbagai lintas kementerian dan lembaga. Hadir perwakilan dari Kemenko Maritim,  BNPB, BMKG, Kemen PUPR, BPPT, Kemen ESDM, Kemendagri, Kemenhub, Kemendes PDTT, Kemensos, Kemendikbud, dan perwakilan TNI.