Jakarta (Antara Babel) - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimanyu
mengaku pihaknya juga ingin melakukan "bersih-bersih" dari praktik
korupsi di Kementerian Agama (Kemenag) tetapi tidak bisa dilakukan cepat
karena kementerian itu masih menyimpan beban masa lalu.
Kendati demikian, kata Anggito ketika menerima perwakilan pengunjuk rasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar
Antikorupsi Pejuang 45 (DPP LAKI Pejuang 45) di Lantai II Kementerian
Agama, Jakarta, Kamis, pihaknya sangat proaktif dengan pemberantasan korupsi.
Sebelumnya
Sekretaris Jenderal LAKI P 45 H.M. Hasbi Ibrohim menyampaikan
keperihatinnya terhadap pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Abraham Samad yang menyebut ada pejabat tinggi dari kementerian
itu bakal dijadikan tersangka pada pekan ini.
Terkait dengan itu,
Hasbi minta agar Anggito menjelaskan duduk persoalan pengelolaan dana
haji sehingga publik mendapat gambaran secara utuh.
Jika pernyataan Abraham keliru, maka bisa jadi hal itu merupakan
muatan politik. Tetapi jika Anggito benar, tentu publik akan memberikan
dukungan, kata Hasbi yang ditemani empat rekannya.
Hasbi saat menjumpai Anggito mengenakan pakaian ihrom dan seorang
rekannya mengenakan pakaian jubah gaya Timur Tengah. Saat itu Anggito
didampingi Kepala Pusat Informasi dan Humas Zubaidi dan Sekditjen PHU
Hasan Fauzi.
Anggito menyampaikan terima kasih atas dukungan moril yang
disampaikan Hasbi. Ia juga menyambut baik upaya KPK untuk membersihkan
kementerian itu dari korupsi. Dari jajaran PHU, lanjut dia, selalu
proaktif ketika dipanggil KPK. Ketika KPK menyelidiki kasus ini, sudah
separuh dari jajaran diperiksa.
Ia melanjutkan pihaknya ingin bersih dari perbuatan korupsi. Mau
bersih sekaligus tentu sulit karena masih ada beban masa lalu seperti
penggunaan aset yang masih harus diklarifikasi. Karena itu, perlu
dilakukan perlahan-lahan dan kehati-hatian.
Mengelola dana haji, kata Ditjen PHU itu, banyak fitnahnya. Karena
itu, kini pihaknya tengah berupaya agar pengelolaan dana haji memiliki
payung hukum yaitu UU Keuangan Haji.
Ke depan, pengelolaan dana
haji terpisah dari Kemenag. Ini dimaksudkan untuk mengurangi beban di
kementerian tersebut. Sebab, tidak ada satu kementerian pun di negeri
ini yang mengelola uang demikian besar kecuali di Kemenag.
"Korupsi di Kemenag satu rupiah bakal dapat sorotan publik. Berbeda
dengan kementerian lain. Ini bukan pembelaan diri," ia menjelaskan.
Anggito Ingin "Bersih-Bersih"
Kamis, 22 Mei 2014 14:44 WIB
"Korupsi di Kemenag satu rupiah bakal dapat sorotan publik. Berbeda dengan kementerian lain. Ini bukan pembelaan diri,"