DPRD Pangkalpinang akan evaluasi perkembangan industri di Ketapang

DPRD Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan mengevaluasi perkembangan kawasan industri di Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, yang akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

 

"Sedari awal dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang, kawasan Ketapang memang sengaja diperuntukkan sagai kawasan industri dan pergudangan," kata Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang, Depati MA Gandhi, Minggu.

 

Menurutnya, kondisi tersebut tak lepas dari bergantungnya pada bijih timah sebagai penggerek utama ekonomi. Sepanjang berdirinya kawasan ketapang hanya timah dan lada yg terbukti mampu menjadi panglima ekonomi yang pada gilirannya memiliki multiplier effect ke sendi-sendi ekonomi yang lainnya.

 

"Membangun kawasan industri tak lepas dari komoditi apa yang ingin dikelola. Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi berkarakter kepulauan tentu saja bergantung dengan kabupaten di sekelilingnya. Selama ini kita belum mampu mengangkat derajat ekonomi kita paska tambang. Sebagai kota yang menisbatkan diri sebagai kota jasa sangat tergantung dengan industri, kita melihat kurun 2-5 tahun kedepan jika tidak ada komoditi unggul yang fokus dikembangkan maka ekonomi warga akan mengalami stagnasi," jelasnya.

 

Ia mengatakan, saat ini tidak ada pertumbuhan penduduk yang signifikan pasca tambang di Pangkalpinang. Pertumbuhan penduduk salah satu sumber perubahan sosial ekonomi dan politik.

 

"Efeknya pasti ke pengembangan kawasan industri Ketapang yang melamban. Berbicara investasi di kawasan industri ketapang tanpa komoditi unggul yang fokus kita kira agak klise hari ini," katanya.

 

Menurutnya investor akan memperhitungkan nilai strategis dan ekonomisnya, mulai dari keamanan, ketersediaan lahan dan nilai ICOR. Kawasan ini akan hidup jika di dalamnya terdapat geliat ekonomi, terdapat manusia-manusia yang produktif.

 

“Saya kira ini PR bersama seluruh elemen Babel mengupayakan industri perkapalan ini. Apalagi kita punya visi kebaharian. Tentu hal ini lebih realistis ketimbang membangun jembatan penghubung kepulauan dengan daratan Sumatera," ujarnya.