Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengganggarkan Rp5 miliar untuk menangani kekeringan selama musim kemarau 2019 ini, guna memudahkan pemerintah daerah mengantisipasi krisis air di masyarakat.
"Kita sudah menyiapkan Rp5 miliar untuk mengantisipasi krisis air dampak musim kemarau tahun ini," kata Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Yulizar di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan dana yang berasal dari APBD 2019 ini dapat dicairkan, apabila Bangka Belitung sudah dalam status siaga darurat kekeringan. Status siaga darurat kekeringan ditetapkan jika 40 persen dari 50 persen ketersediaan air di suatu daerah berkurang.
"Saat ini ketersediaan air masih dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan sehari-hari, pertanian, peternakan dan lainnya," katanya.
Menurut dia dalam mengantisipasi kekeringan tahun ini, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah memerintahkan organisasi perangkat daerah untuk menyiapkan tim terpadu guna mengantisipasi dampak kekeringan yang kemungkinan akan terjadi di masyarakat.
"Kami mengumpulkan perangkat daerah terkait, agar segera membentuk tim itu yang akan dikoordinir BPBD," ujarnya.
Ia menambahkan setelah tim terbentuk dan disetujui oleh gubernur, maka pada Upacara Peringatan HUT RI 17 Agustus nanti akan dilakukan Gelar Apel Gabungan untuk menjelaskan tugas dan fungsi tim, siapa melakukan apa untuk antisipasi kekeringan.
"Kami berharap agar setiap perangkat daerah di lingkungan pemprov dan kabupaten/kota melaporkan terus perkembangan yang terjadi di masyarakat," katanya.
Kepala BPBD Bangka Belitung, Mikron Antariksa mengatakan puncak musim kemarau tahun 2019 ini diperkirakan akan terjadi pertengahan Agustus hingga September.
"Kami telah menginventarisir seluruh peralatan, perlengkapan dan logistik serta personel yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan, walaupun saat ini masih dalam kondisi masih cukup," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kita sudah menyiapkan Rp5 miliar untuk mengantisipasi krisis air dampak musim kemarau tahun ini," kata Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Yulizar di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan dana yang berasal dari APBD 2019 ini dapat dicairkan, apabila Bangka Belitung sudah dalam status siaga darurat kekeringan. Status siaga darurat kekeringan ditetapkan jika 40 persen dari 50 persen ketersediaan air di suatu daerah berkurang.
"Saat ini ketersediaan air masih dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan sehari-hari, pertanian, peternakan dan lainnya," katanya.
Menurut dia dalam mengantisipasi kekeringan tahun ini, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah memerintahkan organisasi perangkat daerah untuk menyiapkan tim terpadu guna mengantisipasi dampak kekeringan yang kemungkinan akan terjadi di masyarakat.
"Kami mengumpulkan perangkat daerah terkait, agar segera membentuk tim itu yang akan dikoordinir BPBD," ujarnya.
Ia menambahkan setelah tim terbentuk dan disetujui oleh gubernur, maka pada Upacara Peringatan HUT RI 17 Agustus nanti akan dilakukan Gelar Apel Gabungan untuk menjelaskan tugas dan fungsi tim, siapa melakukan apa untuk antisipasi kekeringan.
"Kami berharap agar setiap perangkat daerah di lingkungan pemprov dan kabupaten/kota melaporkan terus perkembangan yang terjadi di masyarakat," katanya.
Kepala BPBD Bangka Belitung, Mikron Antariksa mengatakan puncak musim kemarau tahun 2019 ini diperkirakan akan terjadi pertengahan Agustus hingga September.
"Kami telah menginventarisir seluruh peralatan, perlengkapan dan logistik serta personel yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan, walaupun saat ini masih dalam kondisi masih cukup," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019