Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar diskusi diseminasi pengelolaan hibah, agar para pendonor dan penerima hibah mendapat pemahaman terhadap pengelolaan dana hibah di daerah.
"Kita memberi pemahaman terkait mekanisme tata cara, register dana hibah hingga menuangkannya melalui aplikasi agar pengelolaan hibah semakin baik," kata Kepala Kanwil DJPb Babel, Supendi, di Pangkalpinang, Kamis.
Supendi mengatakan, pihaknya mengundang para pendonor yang terkait dengan hibah, yakni pemerintah daerah dan pihak terkait, yang menggunakan dana hibah untuk peningkatan pendidikan, pilkada dan kepentingan masyarakat.
"Peserta kita bukan hanya dari pendonor hibah saja, tapi penerima juga, seperti Kepolisian, KPU, Bawaslu dan Kejaksaan serta Universitas agar mereka dapat pemahaman yang sama dan tidak salah pengertian," ujarnya.
Aplikasi pengelolaan dana hibah sudah berjalan sejak 2017 dan semakin berubah seiring perkembangan teknologi. Sebelum melalui Kanwil DJPb, pengelolaan hibah melalui DJPPr Kemenkeu RI.
Tercatat hingga Juli 2019, penyaluran dana hibah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah Rp 14 miliar. Di tahun sebelumnya, 2018 penyaluran hibah mencapai Rp 32 miliar dan di 2017 sebanyak Rp 133 miliar karena adanya Pilkada serentak.
"Di Babel peruntukan hibah banyak digunakan untuk peningkatan pendidikan, seperti pembangunan gedung rektorat UBB mencapai Rp10 miliar dan MAN Cendekiawan Rp3 miliar," ujarnya.
Diperkirakan tahun 2020 penyaluran hibah akan meningkat karena adanya Pilkada di beberapa Kabupaten yang ada di Babel, seperti di 2017 sebelumnya, dimana dana hibah Rp 27 miliar diperuntukkan untuk KPU, Rp 22 miliar untuk Bawaslu dan Rp 61,5 miliar untuk peningkatan infrastruktur di KSOP Tanjung Pandan.
"Kita dalam pengelolaan dana hibah, pendonor dan penerima hibah dapat mencantumkan poin apa saja yang harus dicantumkan agar kita lebih mudah mengelola administrasinya," ujarnya.
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelment, Ditjen Pembiayaan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan RI, Heri Setiawan menambahkan, Babel termasuk Provinsi terbaik yang penyampaian hibahnya lebih cepat.
"Karena layanannya semakin cepat, bisa dalam satu hari dan antusias dari peserta juga sangat baik, Babel masuk lebih baik untuk pengelolaan hibahnya. Perubahan registernya sangat drastis yang dulu selalu membludak diakhir tahun, sekarang tidak," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kita memberi pemahaman terkait mekanisme tata cara, register dana hibah hingga menuangkannya melalui aplikasi agar pengelolaan hibah semakin baik," kata Kepala Kanwil DJPb Babel, Supendi, di Pangkalpinang, Kamis.
Supendi mengatakan, pihaknya mengundang para pendonor yang terkait dengan hibah, yakni pemerintah daerah dan pihak terkait, yang menggunakan dana hibah untuk peningkatan pendidikan, pilkada dan kepentingan masyarakat.
"Peserta kita bukan hanya dari pendonor hibah saja, tapi penerima juga, seperti Kepolisian, KPU, Bawaslu dan Kejaksaan serta Universitas agar mereka dapat pemahaman yang sama dan tidak salah pengertian," ujarnya.
Aplikasi pengelolaan dana hibah sudah berjalan sejak 2017 dan semakin berubah seiring perkembangan teknologi. Sebelum melalui Kanwil DJPb, pengelolaan hibah melalui DJPPr Kemenkeu RI.
Tercatat hingga Juli 2019, penyaluran dana hibah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah Rp 14 miliar. Di tahun sebelumnya, 2018 penyaluran hibah mencapai Rp 32 miliar dan di 2017 sebanyak Rp 133 miliar karena adanya Pilkada serentak.
"Di Babel peruntukan hibah banyak digunakan untuk peningkatan pendidikan, seperti pembangunan gedung rektorat UBB mencapai Rp10 miliar dan MAN Cendekiawan Rp3 miliar," ujarnya.
Diperkirakan tahun 2020 penyaluran hibah akan meningkat karena adanya Pilkada di beberapa Kabupaten yang ada di Babel, seperti di 2017 sebelumnya, dimana dana hibah Rp 27 miliar diperuntukkan untuk KPU, Rp 22 miliar untuk Bawaslu dan Rp 61,5 miliar untuk peningkatan infrastruktur di KSOP Tanjung Pandan.
"Kita dalam pengelolaan dana hibah, pendonor dan penerima hibah dapat mencantumkan poin apa saja yang harus dicantumkan agar kita lebih mudah mengelola administrasinya," ujarnya.
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelment, Ditjen Pembiayaan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan RI, Heri Setiawan menambahkan, Babel termasuk Provinsi terbaik yang penyampaian hibahnya lebih cepat.
"Karena layanannya semakin cepat, bisa dalam satu hari dan antusias dari peserta juga sangat baik, Babel masuk lebih baik untuk pengelolaan hibahnya. Perubahan registernya sangat drastis yang dulu selalu membludak diakhir tahun, sekarang tidak," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019