Edih Mulyadi: Kolaborasi dengan pemda, Kanwil DJPb Babel tingkatkan pengelolaan keuangan daerah

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Kanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi mengatakan, kolaborasi yang sudah berjalan selama ini sudah sangat bagus dan berbagai indikator pengelolaan keuangan negara khususnya pengelolaan APBN dan APBD di Bangka Tengah relatif cukup bagus walaupun masih ada ruang yang masih harus terus ditingkatkan.

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat yang indikatornya kesejahteraan dan ekonomi yang semakin baik akan membawa dua keuntungan sekaligus. 

Kesejahteraan masyarakat yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah anggaran yang akan dialokasikan, karena hampir semua parameter kesejahteraan dan ekonomi dinilai oleh Pemerintah Pusat manakala daerah mempunyai prestasi yang cukup gemilang untuk menambah Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk Dana Insentif Fiskal. 

Ada 5 topik yang ditekan kan dalam kolaborasi tersebut diantaranya dengan pemerintah kabupaten Bangka tengah, yakni review pendapatan APBD tahun 2023, DJPb mengapresiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam tiga tahun terakhir semakin tinggi, dan di tahun 2023 mencapai 108,28 miliar, terutama yang berasal dari Pajak penerangan jalan, pajak restoran dan retribusi daerah. 

Baca juga: Kanwil DJPb Babel-Pemkab Bangka Tengah kerjasama peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

Meskipun PAD menunjukkan tren meningkat tetapi ketergantungan APBD terhadap transfer ke daerah (TKD) masih cukup tinggi, sehingga penting bagi pemda untuk semakin berkreatifitas dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal, baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk menggali pendapatan asli daerah. 

"Diuraikan juga review penyaluran transfer ke daerah (TKD) tahun 2023 dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk percepatan penyaluran TKD 2024. Beberapa rekomendasi terkait pengelolaan BLUD, realisasi penyaluran pembiayaan KUR dan Umi serta skema dan sumber pembiayaan daerah ditengah keterbatasan fiskal APBD," ujarnya.