Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi habitat buaya, guna menekan konflik antara buaya dengan manusia di daerah itu.
"Kami berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan izin usaha penambangan, pembangunan pabrik, perumahan dan perkebunan di kawasan habitat buaya ini," kata Kepala Resort BKSDA Provinsi Kepulauan Babel, Yusmono di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan saat ini konflik antara buaya dengan manusia sudah cukup tinggi, karena habitat hewan melata tersebut sudah semakin sempit akibat pembangunan pabrik, perumahan, perkebunan dan penambangan di sepanjang pantai, sungai, hutan rawa-rawa dan tempat berkembangbiak buaya tersebut.
Baca juga: Masyarakat Babel diminta tidak beraktivitas disaat buaya agresif
Selain itu, aktivitas menangkap ikan menggunakan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang marak juga sudah mengurangi populasi ikan sebagai makanan utama buaya tersebut.
"Kita harus melihat secara luas, kenapa kasus serangan buaya kepada manusia mengalami peningkatan. Tidak mungkin mereka menyerang jika habitatnya tidak terganggu oleh aktivitas manusia," ujarnya.
Menurut dia, perubahan habitat buaya sebagai kawasan industri, pemukiman, perkebunan dan pencemaran limbah tambang ini mengakibatkan buaya buas dan menyerang manusia.
"Jangan sampai habitat buaya ini semakin berkurang dan mereka semakin terdesak untuk berkembangbiak serta mencari makan, karena tidak ada kebijakan pemerintah untuk melindunginya," katanya.
Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aswind mengatakan maraknya kemunculan buaya di sungai, muara dan pantai, karena terganggunya habitat hewan tersebut.
"Salah satu cara mengurangi konflik dengan buaya ini, kita harus bisa memulai dari sejak dini yaitu memperbaiki lingkungan habitat tempat buaya berkembang dan mencari makan," katanya.
Menurut dia kerusakan lingkungan dan ekosistem tempat habitat buaya ini salah satu pemicu konflik dengan manusia.
"Kami berharap masyarakat tidak lagi merusak ekosistem aliran sungai. Mari kita jaga alam, karena ini moto pengurangan resiko bencana yang telah dicanangkan Kepala BNPB beberapa waktu lalu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kami berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan izin usaha penambangan, pembangunan pabrik, perumahan dan perkebunan di kawasan habitat buaya ini," kata Kepala Resort BKSDA Provinsi Kepulauan Babel, Yusmono di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan saat ini konflik antara buaya dengan manusia sudah cukup tinggi, karena habitat hewan melata tersebut sudah semakin sempit akibat pembangunan pabrik, perumahan, perkebunan dan penambangan di sepanjang pantai, sungai, hutan rawa-rawa dan tempat berkembangbiak buaya tersebut.
Baca juga: Masyarakat Babel diminta tidak beraktivitas disaat buaya agresif
Selain itu, aktivitas menangkap ikan menggunakan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang marak juga sudah mengurangi populasi ikan sebagai makanan utama buaya tersebut.
"Kita harus melihat secara luas, kenapa kasus serangan buaya kepada manusia mengalami peningkatan. Tidak mungkin mereka menyerang jika habitatnya tidak terganggu oleh aktivitas manusia," ujarnya.
Menurut dia, perubahan habitat buaya sebagai kawasan industri, pemukiman, perkebunan dan pencemaran limbah tambang ini mengakibatkan buaya buas dan menyerang manusia.
"Jangan sampai habitat buaya ini semakin berkurang dan mereka semakin terdesak untuk berkembangbiak serta mencari makan, karena tidak ada kebijakan pemerintah untuk melindunginya," katanya.
Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aswind mengatakan maraknya kemunculan buaya di sungai, muara dan pantai, karena terganggunya habitat hewan tersebut.
"Salah satu cara mengurangi konflik dengan buaya ini, kita harus bisa memulai dari sejak dini yaitu memperbaiki lingkungan habitat tempat buaya berkembang dan mencari makan," katanya.
Menurut dia kerusakan lingkungan dan ekosistem tempat habitat buaya ini salah satu pemicu konflik dengan manusia.
"Kami berharap masyarakat tidak lagi merusak ekosistem aliran sungai. Mari kita jaga alam, karena ini moto pengurangan resiko bencana yang telah dicanangkan Kepala BNPB beberapa waktu lalu," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019