Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Forum Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) kepada Rumah Sakit BLUD lingkup Bangka Belitung.
"Kegiatan ini kita gelar dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Di Bangka Belitung ada 9 BLUD, semuanya merupakan rumah sakit dan hanya 1 BLU yaitu Bandara HAS Hanandjoeddin, Tanjungpandan," kata Kepala Kanwil DJPb Babel, Alfiker Siringoringo saat menyampaikan overview pengelolaan keuangan BLU di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menyampaikan, fleksibilitas untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dapat diberikan kepada satker yang memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas atau lebih dikenal dengan BLU/BLUD, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi.
Contoh fleksibilitas itu adalah satker dapat menggunakan penerimaannya tanpa disetor terlebih dahulu ke rekening kas negara/daerah.
"Satker diperbolehkan memanfaatkan asetnya dan mengoptimalkan kas yang menganggur untuk menambah pendapatan," ujarnya.
Para pegawai BLU/BLUD juga dapat diberikan remunerasi yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau jasa pensiun sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
"Rumah Sakit di daerah sebagai BLUD kalau bisa mempunyai produk unggulan dengan target atau segmen pasar tertentu yang mampu menaikkan pendapatan, seperti Rumah Sakit di Jakarta. Selain itu harus pintar memanfaatkan aset untuk menambah pendapatan melalui Kerja Sama Operasi maupun Kerja Sama Manajemen," ujarnya.
Beberapa permasalahan BLUD seperti penggunaan PNBP, belum lengkapnya struktur organisasi, belum ditetapkannya SOP, pemberian remunerasi dan kurangnya bimbingan teknis disampaikan oleh peserta dalam sesi diskusi.
"Kami akan membantu pelaksanaan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan satker BLU/BLUD dan hal-hal lain terkait pengelolaan keuangan BLU/BLUD," ujarnya.
FGD tersebut digelar di Aula Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dan dihadiri oleh RSUD Depati Hamzah, RSUD Eko Maulana, RSUD Sejiran Setason, RSUD Ir. Soekarno, RSUD Belitung Timur, RSUD Depati Bahrein, RSUD Bangka Tengah dan RSJ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kegiatan ini kita gelar dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Di Bangka Belitung ada 9 BLUD, semuanya merupakan rumah sakit dan hanya 1 BLU yaitu Bandara HAS Hanandjoeddin, Tanjungpandan," kata Kepala Kanwil DJPb Babel, Alfiker Siringoringo saat menyampaikan overview pengelolaan keuangan BLU di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menyampaikan, fleksibilitas untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dapat diberikan kepada satker yang memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas atau lebih dikenal dengan BLU/BLUD, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi.
Contoh fleksibilitas itu adalah satker dapat menggunakan penerimaannya tanpa disetor terlebih dahulu ke rekening kas negara/daerah.
"Satker diperbolehkan memanfaatkan asetnya dan mengoptimalkan kas yang menganggur untuk menambah pendapatan," ujarnya.
Para pegawai BLU/BLUD juga dapat diberikan remunerasi yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau jasa pensiun sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
"Rumah Sakit di daerah sebagai BLUD kalau bisa mempunyai produk unggulan dengan target atau segmen pasar tertentu yang mampu menaikkan pendapatan, seperti Rumah Sakit di Jakarta. Selain itu harus pintar memanfaatkan aset untuk menambah pendapatan melalui Kerja Sama Operasi maupun Kerja Sama Manajemen," ujarnya.
Beberapa permasalahan BLUD seperti penggunaan PNBP, belum lengkapnya struktur organisasi, belum ditetapkannya SOP, pemberian remunerasi dan kurangnya bimbingan teknis disampaikan oleh peserta dalam sesi diskusi.
"Kami akan membantu pelaksanaan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan satker BLU/BLUD dan hal-hal lain terkait pengelolaan keuangan BLU/BLUD," ujarnya.
FGD tersebut digelar di Aula Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dan dihadiri oleh RSUD Depati Hamzah, RSUD Eko Maulana, RSUD Sejiran Setason, RSUD Ir. Soekarno, RSUD Belitung Timur, RSUD Depati Bahrein, RSUD Bangka Tengah dan RSJ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019