Jakarta (Antara Babel) - Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo mengatakan kelangkaan pasokan bahan bakar minyak bersubsidi pada sejumlah wilayah karena ada wacana kenaikan harga BBM yang diutarakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Jokowi-JK secara terbuka.
"Beberapa hari ini ada kelangkaan BBM bersubsidi. Namun, bukan semata-mata karena pembatasan oleh Pertamina. Ini tidak lain karena 'panic buying' karena ada pernyataan Jokowi-JK (Joko Widodo-Jusuf Kalla) akan mendorong kenaikan harga BBM bersubsidi, baik di pemerintahan SBY maupun pemerintahan beliau," kata Ikhsan Modjo dalam diskusi di Jakarta, Sabtu.
Adanya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbuka, menurut Ikhsan, menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, kemudian pada saat bersamaan timbul eskalasi upaya penyelewengan, penimbunan, penjualan, dan konsumsi BBM bersubsidi yang tidak pada tempatnya.
Ikhsan menyebut permasalahan kelangkaan BBM beberapa waktu terakhir bukan disebabkan masalah distribusi Pertamina karena perusahaan BUMN itu memiliki ukuran distribusinya sendiri.
"Masalahnya, upaya penyelewengan ini memang tidak bisa dipantau. Masyarakat sangat kreatif," kata dia.
Dia menekankan, "Kenaikan harga BBM bersubsidi sebaiknya digagas oleh tim pemerintahan transisi maupun antara pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan Jokowi dalam konteks forum tertutup."
"Kalau belum apa-apa sudah ada wacana, masyarakat jadinya berspekulasi," ucap dia.
Masalah kenaikan harga BBM menjadi perbincangan ketika pemerintahan SBY enggan menaikkan harga BBM bersubsidi di akhir masa pemerintahannya untuk menghemat subsidi dan kuota BBM.
Pemerintahan SBY mempersilakan pemerintahan Jokowi-JK untuk mengambil keputusan atas upaya penghematan subsidi energi pada masa pemerintahan mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Beberapa hari ini ada kelangkaan BBM bersubsidi. Namun, bukan semata-mata karena pembatasan oleh Pertamina. Ini tidak lain karena 'panic buying' karena ada pernyataan Jokowi-JK (Joko Widodo-Jusuf Kalla) akan mendorong kenaikan harga BBM bersubsidi, baik di pemerintahan SBY maupun pemerintahan beliau," kata Ikhsan Modjo dalam diskusi di Jakarta, Sabtu.
Adanya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbuka, menurut Ikhsan, menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, kemudian pada saat bersamaan timbul eskalasi upaya penyelewengan, penimbunan, penjualan, dan konsumsi BBM bersubsidi yang tidak pada tempatnya.
Ikhsan menyebut permasalahan kelangkaan BBM beberapa waktu terakhir bukan disebabkan masalah distribusi Pertamina karena perusahaan BUMN itu memiliki ukuran distribusinya sendiri.
"Masalahnya, upaya penyelewengan ini memang tidak bisa dipantau. Masyarakat sangat kreatif," kata dia.
Dia menekankan, "Kenaikan harga BBM bersubsidi sebaiknya digagas oleh tim pemerintahan transisi maupun antara pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan Jokowi dalam konteks forum tertutup."
"Kalau belum apa-apa sudah ada wacana, masyarakat jadinya berspekulasi," ucap dia.
Masalah kenaikan harga BBM menjadi perbincangan ketika pemerintahan SBY enggan menaikkan harga BBM bersubsidi di akhir masa pemerintahannya untuk menghemat subsidi dan kuota BBM.
Pemerintahan SBY mempersilakan pemerintahan Jokowi-JK untuk mengambil keputusan atas upaya penghematan subsidi energi pada masa pemerintahan mendatang.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014