Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan meninjau aktivitas penambangan bijih timah menggunakan ponton isap produksi (PIP) dan kapal isap produksi (KIP) di Laut Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna melihat langsung kondisi riil penambangan di daerah itu.
"Kita melihat operasi KIP dan PIP masih kondusif," kata Staf Ahli Tim Kemenko Polhukam, Asmarni usai melakukan peninjauan operasi penambangan timah di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan peninjauan operasi KIP dan PIP di laut ini, sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait operasi penambangan bijih timah di Laut Pulau Bangka.
"Kita melihat langsung operasi KIP dan PIP ini dan apa yang terjadi di lapangan tidak seperti laporan masyarakat tersebut," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Naziarto mengatakan masalah KIP dan PIP sangat kondusif, mungkin ada masyarakat yang melapor karena ketidakpuasan terhadap kehadiran PIP dan KIP tersebut.
"Hal ini wajar apabila ada laporan terkait PIP dan KIP yang tidak sesuai dengan aturan penambangan yang dilakukan perusahaan," katanya.
Menurut dia laporan penambangan yang tidak sesuai dengan aturan yang seperti itu, Pemprov Kepulauan Babel akan mendukung masyarakat. Bagi pelanggaran penambangan ilegal, penegakan hukum akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian, untuk penegakan terhadap pelanggaran perda maka akan dikerahkan Satpol PP.
"Kami tidak beranggapan semua pengaduan atau laporan dari masyarakat itu adalah negatif. Apalagi Gubernur Erzaldi selalu mendengar, selalu memperhatikan apapun yang dilaporkan oleh masyarakat sekecil apapun selalu beliau tanggapi dan ditindaklanjuti oleh OPD," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Kita melihat operasi KIP dan PIP masih kondusif," kata Staf Ahli Tim Kemenko Polhukam, Asmarni usai melakukan peninjauan operasi penambangan timah di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan peninjauan operasi KIP dan PIP di laut ini, sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait operasi penambangan bijih timah di Laut Pulau Bangka.
"Kita melihat langsung operasi KIP dan PIP ini dan apa yang terjadi di lapangan tidak seperti laporan masyarakat tersebut," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Naziarto mengatakan masalah KIP dan PIP sangat kondusif, mungkin ada masyarakat yang melapor karena ketidakpuasan terhadap kehadiran PIP dan KIP tersebut.
"Hal ini wajar apabila ada laporan terkait PIP dan KIP yang tidak sesuai dengan aturan penambangan yang dilakukan perusahaan," katanya.
Menurut dia laporan penambangan yang tidak sesuai dengan aturan yang seperti itu, Pemprov Kepulauan Babel akan mendukung masyarakat. Bagi pelanggaran penambangan ilegal, penegakan hukum akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian, untuk penegakan terhadap pelanggaran perda maka akan dikerahkan Satpol PP.
"Kami tidak beranggapan semua pengaduan atau laporan dari masyarakat itu adalah negatif. Apalagi Gubernur Erzaldi selalu mendengar, selalu memperhatikan apapun yang dilaporkan oleh masyarakat sekecil apapun selalu beliau tanggapi dan ditindaklanjuti oleh OPD," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020