DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merasa keberatan terkait rencana pemindahan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjung Pandan menuju Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk.
"Kalau pengembangan membuka cabang pelabuhan perikanan baru kami setuju namun pemindahan kami keberatan karena pertimbangannya banyak terutama aspek ekonomi dan sosialnya," kata Wakil Ketua DPC HNSI Belitung, Jasman di Tanjung Pandan, Jumat.
Menurut dia, jika PPN Tanjung Pandan dipindahkan maka akan menimbulkan dampak terhadap perputaran ekonomi di dalam kawasan pelabuhan tersebut seperti keberadaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta transaksi jual beli hasil tangkapan nelayan baik dengan pengusaha dan masyarakat.
"Jadi perhitungannya bukan hanya soal pemindahan pelabuhan tetapi dibalik itu dampak sosial ekonominya juga harus dihitung jika pelabuhan pindah maka nelayan juga pindah karena terkait tambat labuh sehingga biaya transportasi juga akan bertambah," ujarnya.
Jasman menambahkan, alasan lainnya adalah mengingat jarak tempuh dari pusat kota Tanjung Pandan dengan lokasi pemindahan pelabuhan perikanan yang cukup jauh dikhawatirkan menyebabkan harga ikan naik dan berimplikasi terhadap inflasi daerah.
"Perusahaan UPI juga banyak karyawan-karyawannya yang berasal dari Tanjung Pandan apakah mereka bisa bertahan dengan lokasi PPN baru ini kemudian dampak jangka pendeknya bisa terjadi inflasi akibat kenaikan harga ikan dan peningkatan biaya transportasi," katanya.
Dirinya berharap, Pemerintah Kabupaten Belitung dapat mempertimbangkan rencana pemindahan lokasi PPN baru dengan mengadakan sosialisasi sematang mungkin sehingga mendapatkan kesimpulan layak atau tidaknya pelabuhan tersebut dipindahkan.
"Kalau untuk pemindahan pelabuhan kami memang keberatan jadi silahkan sosialisasikan dulu sematang mungkin baik dari pihak pemda, PPN Tanjung Pandan maupun pihak terkait mudah-mudahan HNSI juga dilibatkan dalam sosialisasi ini," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Kalau pengembangan membuka cabang pelabuhan perikanan baru kami setuju namun pemindahan kami keberatan karena pertimbangannya banyak terutama aspek ekonomi dan sosialnya," kata Wakil Ketua DPC HNSI Belitung, Jasman di Tanjung Pandan, Jumat.
Menurut dia, jika PPN Tanjung Pandan dipindahkan maka akan menimbulkan dampak terhadap perputaran ekonomi di dalam kawasan pelabuhan tersebut seperti keberadaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta transaksi jual beli hasil tangkapan nelayan baik dengan pengusaha dan masyarakat.
"Jadi perhitungannya bukan hanya soal pemindahan pelabuhan tetapi dibalik itu dampak sosial ekonominya juga harus dihitung jika pelabuhan pindah maka nelayan juga pindah karena terkait tambat labuh sehingga biaya transportasi juga akan bertambah," ujarnya.
Jasman menambahkan, alasan lainnya adalah mengingat jarak tempuh dari pusat kota Tanjung Pandan dengan lokasi pemindahan pelabuhan perikanan yang cukup jauh dikhawatirkan menyebabkan harga ikan naik dan berimplikasi terhadap inflasi daerah.
"Perusahaan UPI juga banyak karyawan-karyawannya yang berasal dari Tanjung Pandan apakah mereka bisa bertahan dengan lokasi PPN baru ini kemudian dampak jangka pendeknya bisa terjadi inflasi akibat kenaikan harga ikan dan peningkatan biaya transportasi," katanya.
Dirinya berharap, Pemerintah Kabupaten Belitung dapat mempertimbangkan rencana pemindahan lokasi PPN baru dengan mengadakan sosialisasi sematang mungkin sehingga mendapatkan kesimpulan layak atau tidaknya pelabuhan tersebut dipindahkan.
"Kalau untuk pemindahan pelabuhan kami memang keberatan jadi silahkan sosialisasikan dulu sematang mungkin baik dari pihak pemda, PPN Tanjung Pandan maupun pihak terkait mudah-mudahan HNSI juga dilibatkan dalam sosialisasi ini," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021