Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi, S. Sos, menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi, di ruang pasir padi kantor gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selasa.
Rapat koordinasi yang di buka secara resmi oleh Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, dan dihadiri langsung Wakil ketua KPK Nurul Ghufron, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Kemendagri, Kepala BPKP Perwakilan Babel, Kepala Kanwil ATR/ BPN Babel, Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, Daroe Tri Sadono, Kapolda Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, Forkompinda, sejumlah kepala/wakil kepala daerah di Provinsi Kepulauan Babel dan para Kepala OPD di lingkup Pemprov Babel.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi, S. Sos, Mengapresiasi dan menyambut baik atas perhatian dan kunjungan Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron beserta jajaran yang telah datang ke bumi serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"DPRD beserta Masyarakat Bangka Belitung mengucapkan banyak terimakasih, atas Kehadiran pak Nurul Ghufron beserta kawan-kawan yang telah memberi nasehat, saran maupun teguran kepada kita, agar kita tidak salah baik secara administrasi maupun secara Regulasi didalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", kata Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi.
Lebih jauh dijelaskan Legislator PDI-P ini, Bahwa DPRD terus menjalin koordinasi yang baik bersama Forkompinda, Gubernur, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Pusat.
" Pimpinan KPK Tadi telah menyampaikan agar bagaimana cara kita sebagai penyelenggara pemerintah di Provinsi Kepulauan Babel dan kabupaten/kota, agar dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar. Bukan hanya baik tetapi harus benar", pungkasnya.
" Kita berharap kedepan Babel menjadi Provinsi yang semakin baik dan seperti yang dikatakan Pak Nurul Ghufron tadi bahwa tujuan kita menjadikan Bangka Belitung sebuah provinsi kita ingin menjadi bangka belitung Raya, Indonesia Raya. Bangka belitung yang memberi kesejahteraan pada masyarakatnya", harapnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah yang membuka secara resmi kegiatan Rakor tersebut, meminta KPK untuk terus melakukan pendampingan perbaikan tata kelola, dan meminta jajarannya untuk meningkatkan capaian sesuai evaluasi KPK.
“Semoga dalam rakor ini ada pendorong apa yang harus disempurnakan lagi ke depan dalam menyikapi delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah dari KPK ini,” harap Wagub.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron, mengingatkan bahaya dari tindak pidana korupsi yang harus dihindari oleh setiap Penyelenggara Pemerintahan baik kepala daerah, aparat penegak hukum dan pejabat negara lainnya.
"Jangan sampai KPK datang tidak diundang, karena kalau kami datang tidak diundang nanti risau keluarganya, risau anak dan istrinya,” ungkapnya.
Sedikitnya delapan titik rawan korupsi di daerah yang di indentifikasi KPK, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.
Tak hanya itu, ia menyarankan agar fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk terus diperkuat, pasalnya, APIP mempunyai peran sebagai fungsi kontrol.
“APIP adalah pengerem yang akan mengingatkan potensi dan risiko korupsi, anggaran pemerintahan yang dihimpun dari rakyat itu dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat, sehingga dapat terwujud Bangka Belitung Raya, rakyat sejahtera,” ujarnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
Rapat koordinasi yang di buka secara resmi oleh Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, dan dihadiri langsung Wakil ketua KPK Nurul Ghufron, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Kemendagri, Kepala BPKP Perwakilan Babel, Kepala Kanwil ATR/ BPN Babel, Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, Daroe Tri Sadono, Kapolda Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, Forkompinda, sejumlah kepala/wakil kepala daerah di Provinsi Kepulauan Babel dan para Kepala OPD di lingkup Pemprov Babel.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi, S. Sos, Mengapresiasi dan menyambut baik atas perhatian dan kunjungan Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron beserta jajaran yang telah datang ke bumi serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"DPRD beserta Masyarakat Bangka Belitung mengucapkan banyak terimakasih, atas Kehadiran pak Nurul Ghufron beserta kawan-kawan yang telah memberi nasehat, saran maupun teguran kepada kita, agar kita tidak salah baik secara administrasi maupun secara Regulasi didalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", kata Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi.
Lebih jauh dijelaskan Legislator PDI-P ini, Bahwa DPRD terus menjalin koordinasi yang baik bersama Forkompinda, Gubernur, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Pusat.
" Pimpinan KPK Tadi telah menyampaikan agar bagaimana cara kita sebagai penyelenggara pemerintah di Provinsi Kepulauan Babel dan kabupaten/kota, agar dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar. Bukan hanya baik tetapi harus benar", pungkasnya.
" Kita berharap kedepan Babel menjadi Provinsi yang semakin baik dan seperti yang dikatakan Pak Nurul Ghufron tadi bahwa tujuan kita menjadikan Bangka Belitung sebuah provinsi kita ingin menjadi bangka belitung Raya, Indonesia Raya. Bangka belitung yang memberi kesejahteraan pada masyarakatnya", harapnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah yang membuka secara resmi kegiatan Rakor tersebut, meminta KPK untuk terus melakukan pendampingan perbaikan tata kelola, dan meminta jajarannya untuk meningkatkan capaian sesuai evaluasi KPK.
“Semoga dalam rakor ini ada pendorong apa yang harus disempurnakan lagi ke depan dalam menyikapi delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah dari KPK ini,” harap Wagub.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron, mengingatkan bahaya dari tindak pidana korupsi yang harus dihindari oleh setiap Penyelenggara Pemerintahan baik kepala daerah, aparat penegak hukum dan pejabat negara lainnya.
"Jangan sampai KPK datang tidak diundang, karena kalau kami datang tidak diundang nanti risau keluarganya, risau anak dan istrinya,” ungkapnya.
Sedikitnya delapan titik rawan korupsi di daerah yang di indentifikasi KPK, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.
Tak hanya itu, ia menyarankan agar fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk terus diperkuat, pasalnya, APIP mempunyai peran sebagai fungsi kontrol.
“APIP adalah pengerem yang akan mengingatkan potensi dan risiko korupsi, anggaran pemerintahan yang dihimpun dari rakyat itu dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat, sehingga dapat terwujud Bangka Belitung Raya, rakyat sejahtera,” ujarnya.*
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022